KOTA MALANG, Sudutkota.id – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota memasang alarm kewaspadaan di tengah meningkatnya permintaan BBM dan persoalan ketersediaan beras premium.
Polisi memastikan pengawasan tidak berhenti pada menjaga keamanan, tetapi juga mengantisipasi penimbunan hingga penyalahgunaan BBM yang berpotensi merugikan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo PS saat mengikuti inspeksi mendadak (sidak) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, Selasa (8/9/2026).
Sidak TPID menyasar sejumlah titik sejak pukul 08.50 WIB, mulai SPBU 54.651.73 Jalan Ciliwung, distributor CV Podo Seneng, Pasar Blimbing hingga Pasar Klojen. Kegiatan tersebut melibatkan Forkopimda Kota Malang, perangkat daerah, Bank Indonesia, Perum BULOG, Pertamina dan jajaran kepolisian.
Kehadiran polisi menjadi penting karena pengendalian harga dan pasokan bukan semata persoalan ekonomi. Ketika pasokan terganggu atau harga melonjak, kondisi tersebut dapat dengan cepat berkembang menjadi keresahan di tengah masyarakat.
Danang mengatakan Polresta Malang Kota siap mengawal kebijakan pengendalian inflasi dengan memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan data yang dilaporkan.
“Polresta Malang Kota siap mengawal pengendalian inflasi. Kami turut memantau data faktual mengenai kondisi pasokan serta perkembangan harga kebutuhan masyarakat, mulai bahan pokok maupun BBM,” ujar Danang.
Perhatian polisi semakin mengarah pada sektor BBM setelah ditemukan antrean kendaraan di SPBU Jalan Ciliwung. Permintaan Pertalite terlihat meningkat hingga membuat antrean kendaraan memanjang ke bahu jalan.
Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kenaikan harga Pertamax sehingga sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Meski demikian, berdasarkan informasi dari Pertamina, stok BBM masih dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar.
Artinya, antrean yang muncul belum dapat disebut sebagai kelangkaan. Namun, situasi itu tetap menjadi sinyal yang harus diawasi agar tidak berkembang menjadi persoalan baru.
Danang menegaskan kepolisian tidak ingin celah distribusi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Kepolisian siap melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di lokasi SPBU, sekaligus berkoordinasi dengan pengelola maupun instansi terkait untuk memastikan pelayanan berjalan tertib,” katanya.
Lebih tegas lagi, polisi akan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi BBM.
“Apabila ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan hukum,” tegas Danang.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan sidak dilakukan sebagai tindak lanjut Zoom Meeting Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, pemantauan langsung dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai stok sekaligus perkembangan harga kebutuhan masyarakat.
“Keterbatasan pasokan diduga dipengaruhi belum masuknya musim panen serta kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang. Tingginya permintaan masyarakat terhadap jenis beras tertentu turut memperketat ketersediaan di pasaran,” ungkap Wahyu.
Dari hasil pemantauan, persoalan yang paling menonjol saat ini berada pada ketersediaan beras premium. Kondisi tersebut menjadi perhatian TPID agar keterbatasan pasokan tidak berkembang menjadi kelangkaan yang kemudian mendorong kenaikan harga.
Di sisi lain, kondisi BBM yang masih dinyatakan aman tetap membutuhkan pengawasan ketat. Terlebih, pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite dapat meningkatkan tekanan permintaan pada jenis BBM tertentu.
TPID bersama Polresta Malang Kota pun memastikan pemantauan akan dilakukan secara berkelanjutan. Bukan hanya untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga menutup ruang bagi praktik penimbunan, penyalahgunaan distribusi maupun tindakan yang dapat merugikan masyarakat.
Sebab, ketika kebutuhan pokok dan BBM mulai tersendat, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka inflasi, melainkan juga rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar.
