KOTA MALANG, Sudutkota.id – Pemerintah Kota Malang mulai mengintensifkan pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di tengah tekanan inflasi. Hasil pemantauan lapangan justru menemukan persoalan yang perlu segera diantisipasi, terutama menyangkut kelangkaan beras premium.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, pemantauan dilakukan setelah rapat koordinasi terbatas di Balai Kota Malang, Selasa (8/9/2026). Pemerintah ingin memastikan tiga hal sekaligus, yakni ketersediaan barang, keterjangkauan harga, dan kecukupan stok di tingkat distributor hingga pedagang.
“Kita awali dengan rapat koordinasi terbatas di Balai Kota untuk melihat situasi dan kondisi saat ini terkait dengan inflasi. Salah satunya hari ini kita cek ke lapangan untuk melihat ketersediaan, kemudian juga keterjangkauan, baik dari harga dan stok,” ujar Wahyu.
Dari sejumlah lokasi yang dipantau, persoalan paling mencolok muncul pada komoditas beras premium.
Wahyu mengungkapkan, saat mendatangi distributor, beras premium bahkan dalam kondisi kosong. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung sekitar satu hingga dua minggu.
“Distributor ini memang tidak ada beras. Beras premium untuk sementara kosong. Selama satu-dua minggu ini tidak tersedia,” katanya.
Kondisi serupa ditemukan di Pasar Blimbing. Beras SPHP masih tersedia, namun beras premium relatif sulit diperoleh. Sejumlah pedagang bahkan harus mencari pasokan ke luar kota untuk memenuhi permintaan konsumen.
Masalahnya, harga beras premium yang didapat pedagang tersebut sudah tinggi. Kondisi ini berpotensi membuat harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik, sementara pemerintah tetap dibebani persoalan pengendalian harga sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
“Karena banyaknya pembelian dan permintaan, mereka menyediakan dari beberapa tempat. Ada juga yang membeli ke toko modern, tetapi harganya juga tinggi,” jelas Wahyu.
Di Pasar Klojen, situasinya tak jauh berbeda. Beras SPHP tersedia, sementara beras premium juga ada, tetapi stoknya sangat terbatas dan harga disebut sudah cukup tinggi.
Wahyu mengakui persoalan beras kini menjadi keluhan berantai, mulai dari distributor, pedagang hingga masyarakat sebagai pembeli.
Situasi tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan pangan tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya stok. Ketika barang tersedia tetapi harganya semakin sulit dijangkau, persoalan keterjangkauan tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Pemkot Malang selanjutnya akan membawa hasil pemantauan tersebut ke rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Salah satu opsi yang disiapkan adalah melaporkan kondisi kelangkaan beras kepada pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan pasokan.
Wahyu menyebut kondisi musim juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Saat ini berada pada periode yang seharusnya memasuki masa panen, sementara kemarau yang berlangsung cukup panjang turut menjadi perhatian.
Untuk masyarakat yang membutuhkan beras dengan harga lebih terjangkau, Pemkot Malang berencana menggelontorkan pasar murah dengan komoditas SPHP.
“Kalau untuk SPHP, pasar murah akan kita gelontorkan, jadi untuk masyarakat bawah yang kerja dengan SPHP ini bisa tercukupi,” tegasnya.
Namun, persoalan beras premium membutuhkan strategi berbeda. Sebab, menurut Wahyu, permintaan masyarakat terhadap jenis beras tertentu juga cukup tinggi dan berkaitan dengan selera konsumsi.
“Untuk premium ini yang langka, kita akan mencari strategi-strategi kira-kira seperti apa. Mudah-mudahan ada solusi terkait dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya.
