JAKARTA, Sudutkota.id – Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada stabilitas ekonomi. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad meminta kepemimpinan baru BI memastikan kebijakan likuiditas dan suku bunga mampu mendorong pembiayaan ke sektor produktif, menciptakan lapangan kerja, dan menekan kemiskinan.
Kamrussamad mengatakan ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan. Dampak terhadap masyarakat, terutama melalui peningkatan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan serta pengangguran, juga harus menjadi indikator utama.
“Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi,” ujar Kamrussamad dalam Dialektika Demokrasi bertema “Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar seiring pembahasan target pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada 2027. Target tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar, tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan dana tersebut benar-benar masuk ke kegiatan ekonomi produktif.
Karena itu, Kamrussamad meminta BI tidak hanya mengukur besarnya likuiditas yang tersedia di sektor keuangan. Efektivitas kebijakan juga perlu dilihat dari seberapa besar pembiayaan tersebut memberikan dampak terhadap sektor riil, termasuk pertanian dan sektor produktif lainnya.
“Impact dari kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor pertanian itu yang kita minta diperluas sampai ke sana,” katanya.
Ia juga menyoroti Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang memberikan insentif kepada perbankan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara berkala agar insentif yang diberikan benar-benar mendorong peningkatan penyaluran kredit ke sektor yang produktif.
Instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) juga dinilai dapat dioptimalkan sebagai bagian dari kebijakan untuk mendorong pergerakan dana perbankan ke sektor riil. Pengelolaan likuiditas, kata Kamrussamad, harus tetap memperhatikan ruang pembiayaan bagi proyek dan kegiatan usaha yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian.
Persoalan transmisi suku bunga juga menjadi perhatian. Kamrussamad menilai penurunan BI-Rate belum tentu langsung dirasakan masyarakat dan pelaku usaha apabila penyesuaian suku bunga kredit perbankan berjalan lambat.
“Begitu BI-Rate diturunkan, transmisinya lambat. Nah, ini kita perlu kawal sama-sama supaya di kepemimpinan baru ini hal-hal ini bisa dibenahi dan tidak terulang lagi,” ujarnya.
Kamrussamad menambahkan, kebijakan moneter harus mampu memberikan ruang bagi ekspansi sektor produktif tanpa mengganggu stabilitas ekonomi. Ia memperkirakan setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen diharapkan dapat menciptakan hingga sekitar 950.000 lapangan kerja baru.
Untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas, ia menilai koordinasi antara BI, pemerintah sebagai otoritas fiskal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu diperkuat. Sinergi ketiga otoritas tersebut dinilai menjadi kunci agar kebijakan moneter dan fiskal tidak berhenti di sektor keuangan, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat.
“Perlu kami minta kepada Bank Indonesia untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa kita dapatkan,” tandas Kamrussamad.
