JAKARTA, Sudutkota.id – Penanganan kasus penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghilangan data elektronik memasuki babak baru setelah Komisi III DPR RI meminta Polri mempertimbangkan penerapan pasal makar terhadap para tersangka.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari kesimpulan rapat kerja Komisi III bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan, pihaknya memandang rangkaian tindak pidana tersebut sebagai persoalan serius yang perlu ditangani melalui proses hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.
Selain meminta penerapan pasal makar, Komisi III menghendaki pengusutan perkara diperluas untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfokus pada para tersangka yang telah ditetapkan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak lain yang diduga memiliki hubungan dengan rangkaian perbuatan tersebut.
Dalam rapat kerja Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 itu, Komisi III juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri dan jajarannya dalam mengungkap perkara. Namun, apresiasi tersebut disertai penekanan agar seluruh proses penanganan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
Habiburokhman menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam pengusutan kasus tersebut. Komisi III meminta aparat kepolisian memastikan setiap tahapan penyidikan dilakukan secara profesional sehingga fakta dan pihak yang bertanggung jawab dapat terungkap.
