JAKARTA, Sudutkota.id – Gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya merusak rumah dan fasilitas warga, tetapi juga berpotensi memukul kondisi ekonomi masyarakat.
Kehilangan tempat tinggal, tempat usaha, hingga sumber penghasilan dapat membuat warga yang sebelumnya mampu tiba-tiba masuk dalam kelompok yang membutuhkan perlindungan sosial.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Sosial (Kemensos) mengantisipasi perubahan kondisi tersebut. Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi harus memastikan keberlangsungan kehidupan warga setelah fase tanggap darurat.
“Karena musibah hari ini bukan musibah yang boleh dianggap sembarangan. Ada masyarakat yang terdampak dan tentu juga ini akan berpengaruh terhadap jumlah kesejahteraan dan perlindungan sosial yang berada di bawah Kementerian Sosial,” ujar Selly saat mengunjungi Posko Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, Selasa (25/8/2026).
Menurut Selly, warga yang kehilangan kemampuan ekonomi akibat bencana harus masuk dalam perhatian Kemensos. Ia meminta pemerintah memastikan perubahan status sosial-ekonomi korban tidak membuat mereka justru terlewat dari skema bantuan dan perlindungan sosial.
“Nah tentu ini harus menjadi tugas pokok Kementerian Sosial, di mana nanti dari warga yang tadinya mampu menjadi tidak mampu, itu juga harus menjadi perhatian dari Pak Menteri Sosial,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selly menilai perlindungan warga terdampak tidak dapat dilakukan Kemensos seorang diri. Ia mengapresiasi koordinasi kementerian dan lembaga di bawah komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tetapi meminta sinergi tersebut diperkuat dengan sistem pendataan yang terintegrasi.
Menurutnya, data korban, rumah rusak, fasilitas terdampak, hingga kebutuhan pengungsi harus diperbarui secara berkala dan tidak boleh tumpang tindih. Data yang berbeda antarinstansi berisiko memperlambat penyaluran bantuan dan membuat penanganan tidak tepat sasaran.
“Hanya pendataannya jangan sampai tumpang tindih. Kemudian mereka juga bisa bersinergi untuk bisa melakukan updating data secara kontinu,” ujarnya.
Kepala BNPB Sunaryanto sebelumnya mengatakan pembaruan data memang dilakukan setiap hari karena kondisi di lapangan terus berubah. Pendataan mencakup korban, fasilitas, dan rumah yang mengalami kerusakan untuk mendapatkan gambaran terbaru mengenai dampak bencana dan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat dukungan pemerintah pusat semakin dibutuhkan. Selly menilai BNPB harus mampu mengoordinasikan kementerian dan lembaga agar kebutuhan kabupaten, kota, dan provinsi yang tidak mampu ditangani sendiri dapat segera mendapat dukungan.
“Karena bagaimana pun juga BNPB selaku komando bisa melakukan gerak cepat seperti yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten, kota maupun pemerintah provinsi. Tentu dengan keterbatasan anggaran seperti yang disampaikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, keberadaan pemerintah pusat, itulah yang diharapkan saat ini,” tandas Selly.
Bagi Selly, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari seberapa cepat bantuan tiba di lokasi. Yang tak kalah penting adalah memastikan warga terdampak tidak semakin terpuruk setelah masa tanggap darurat berakhir, sehingga mereka dapat kembali membangun kehidupan dan perekonomian secara bertahap.
