Sudutkota.id – Program Kemandirian Ekonomi Guru GTT Jawa Timur mendapat apresiasi positif dari Komisi E DPRD Jawa Timur dalam Rapat Kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/5/2026).
Program tersebut dinilai menjadi langkah progresif dalam memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi guru tidak tetap (GTT) di tengah tantangan dunia pendidikan saat ini.
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi E DPRD Jatim, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, S.STP., M.M. menjelaskan, bahwa program tersebut dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi guru melalui pemberdayaan, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan.
Program ini menyasar sekitar 500 guru GTT se-Jawa Timur pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, dengan fokus pada, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, penguatan keterampilan digital marketing, akses jejaring dan modal usaha, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan.
Selain itu, peserta program juga akan memperoleh pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas usaha produktif agar para guru memiliki alternatif penghasilan tambahan yang berkelanjutan.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im memberikan apresiasi atas langkah inovatif Dinas Pendidikan Jatim tersebut. Menurutnya, program ini menunjukkan adanya kepedulian pemerintah terhadap kondisi guru GTT yang selama ini menjadi bagian penting dalam menopang layanan pendidikan di Jawa Timur.
“Program ini patut diapresiasi karena tidak hanya melihat guru sebagai tenaga pengajar, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat produktif yang perlu diperkuat kesejahteraan ekonominya. Pendekatan pemberdayaan seperti ini sangat penting agar guru memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik,” ujar dosen FEB Umsura tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim itu menilai bahwa penguatan ekonomi guru merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, kesejahteraan guru memiliki korelasi kuat terhadap stabilitas psikologis, semangat pengabdian, dan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
“Guru adalah pilar utama pendidikan. Ketika kesejahteraan guru diperhatikan, maka kualitas pendidikan juga akan semakin baik. Karena itu, program pemberdayaan seperti ini perlu didorong agar berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak guru di Jawa Timur,” tambah mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim.
Suli Da’im juga mengaitkan program tersebut dengan visi besar Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan pendidikan sebagai prioritas strategis menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa pendidikan tidak cukup hanya membangun infrastruktur sekolah, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pembangunan bangsa.
“Visi Presiden Prabowo sangat jelas bahwa pembangunan bangsa harus dimulai dari penguatan manusia Indonesia. Dalam konteks itu, guru menjadi elemen utama yang harus diperhatikan, baik kualitas maupun kesejahteraannya. Program seperti ini sejalan dengan semangat pembangunan SDM unggul yang menjadi prioritas nasional,” jelasnya.
Menurut politisi senior ini, Kemendikdasmen Abdul Mu’ti selama ini dikenal memiliki perhatian kuat terhadap penguatan karakter pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta pengembangan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkemajuan.
“Pak Abdul Mu’ti selalu menempatkan guru sebagai pusat transformasi pendidikan. Karena itu, penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi guru menjadi bagian penting agar guru dapat mengajar dengan lebih tenang, produktif, dan bermartabat,” ujarnya.
Ketua Umum IKA Umsura itu juga menambahkan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas akademik, tetapi juga kemampuan menghadapi perubahan ekonomi dan perkembangan digital. Karena itu, program pelatihan digital marketing dan penguatan kewirausahaan bagi guru dinilai sebagai langkah adaptif yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada pelatihan seremonial semata, tetapi benar-benar diikuti dengan: pendampingan usaha yang konsisten, akses jejaring pemasaran,penguatan akses permodalan,serta evaluasi keberlanjutan program.
Selain itu, Komisi E DPRD Jatim juga mendorong agar program pemberdayaan ekonomi guru ke depan dapat disinergikan dengan: penguatan UMKM daerah, ekonomi kreatif berbasis sekolah,platform digital marketing,dan kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun dunia usaha.
“Ke depan, guru tidak hanya menjadi pendidik di ruang kelas, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan,” jelas dosen FEB Umsura tersebut.
