Sudutkota.id – Pengelolaan sampah di Kota Malang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengangkutan menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Di tengah meningkatnya volume sampah, Pemerintah Kota Malang mulai mendorong berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan sampah plastik seperti kresek dan plastik sulit terurai agar memiliki nilai guna melalui pengolahan menjadi bahan bakar alternatif.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat (Reses II) Anggota DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto bertajuk “Srawung Nang Taman, Jogo Malang Tetep Adem”, Selasa (7/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 200 warga Daerah Pemilihan (Dapil) Klojen.
Raymond mengungkapkan, persoalan sampah di Kota Malang semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta keberadaan mahasiswa yang mencapai ratusan ribu orang.
Berdasarkan data DLH, Kota Malang dengan luas wilayah 110,06 kilometer persegi dihuni sekitar 891.853 jiwa. Selain itu, terdapat sekitar 277.131 mahasiswa yang setiap hari turut menghasilkan sampah.
Akibatnya, timbulan sampah Kota Malang mencapai sekitar 732,14 ton per hari atau setara 267.230,53 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 234,33 ton per hari berhasil dikurangi melalui berbagai program pengelolaan sampah, sedangkan sekitar 490,63 ton per hari masih harus diangkut menuju TPA.
Raymond menegaskan, persoalan sampah tidak cukup hanya diselesaikan dengan menambah armada pengangkutan. Perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sampah.
“Pengelolaan sampah bukan hanya soal mengangkut sampah ke TPA. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya. Kalau budaya itu terbentuk, beban TPA akan jauh berkurang,” ujar Raymond.
Selain penguatan bank sampah dan fasilitas pengolahan berbasis masyarakat, DLH juga terus mengembangkan konsep ekonomi sirkular melalui prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R).
Saat ini Kota Malang telah memiliki 357 Bank Sampah Unit, 1 Bank Sampah Induk, 5 TPS3R, 23 Rumah PDU, dan 2 PDU sebagai bagian dari upaya mengurangi sampah yang masuk ke TPA.
Raymond juga menyampaikan bahwa sampah plastik yang sulit terurai, seperti kantong kresek dan jenis plastik lainnya, mulai diarahkan untuk dimanfaatkan melalui teknologi pengolahan sehingga dapat menghasilkan bahan bakar alternatif.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus memberikan nilai tambah dari sampah yang selama ini dianggap tidak memiliki manfaat.
“Plastik yang sudah tidak bisa digunakan kembali jangan langsung dibuang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah tersebut bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi,” jelasnya.
Di sisi lain, Raymond mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan DLH dalam menjalankan berbagai program lingkungan. Karena itu, pihaknya harus menentukan skala prioritas, mulai dari pelayanan persampahan, perawatan ruang terbuka hijau (RTH), hingga penanganan pohon rawan tumbang yang berpotensi membahayakan masyarakat.
Untuk mendukung pelayanan, sebagian besar armada pengangkutan sampah DLH telah menggunakan bahan bakar Biosolar sebagai kebutuhan operasional. Namun, Raymond menegaskan armada hanya menjadi bagian dari rantai pengelolaan, sementara pengurangan sampah tetap harus dimulai dari rumah tangga.
DLH juga terus membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung penghijauan, revitalisasi taman, serta sarana pengelolaan lingkungan.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto mengatakan kegiatan reses bertema “Srawung Nang Taman, Jogo Malang Tetep Adem” menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengajak warga lebih peduli terhadap lingkungan.
Menurut Sony, persoalan sampah dan keberadaan ruang terbuka hijau tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Persoalan lingkungan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat. Kalau semua bergerak, Kota Malang bisa tetap bersih, hijau, dan nyaman untuk ditinggali,” tegas Sony.
