Sudutkota.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan informasi yang menyebut penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan adalah hoaks. BGN menegaskan seluruh layanan MBG tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi yang menyebut sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menghentikan operasional karena keterbatasan dana. BGN menegaskan kabar tersebut bukan kebijakan resmi dan tidak dapat dijadikan acuan oleh mitra pelaksana program.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan hingga saat ini tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia. Program strategis nasional tersebut dipastikan tetap berjalan dan terus memberikan layanan kepada para penerima manfaat.
“Kami menegaskan bahwa informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional,” ujar Nanik di Jakarta.
Menurutnya, dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menjalankan Program MBG yang saat ini terus diperluas ke berbagai daerah.
BGN juga mengimbau seluruh mitra, yayasan, pengelola SPPG, pemasok, dan masyarakat agar hanya mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BGN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang sumbernya tidak jelas dan belum terverifikasi.
“Apabila terdapat kendala di lapangan, kami meminta seluruh mitra berkoordinasi melalui jalur resmi. Jangan menjadikan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi sebagai dasar pengambilan keputusan operasional,” tegasnya.
BGN memastikan koordinasi dengan seluruh mitra pelaksana dan pemangku kepentingan terus dilakukan guna menjamin distribusi MBG berjalan lancar, aman, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Nanik menambahkan, fokus utama BGN saat ini adalah menjaga keberlangsungan layanan serta memastikan seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan haknya.
“Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.
