Sudutkota.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya menilai wacana penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu dikaji secara matang. Menurutnya, skema baru tersebut berpotensi memperpanjang rantai penyaluran dan membuka peluang munculnya persoalan baru dalam distribusi bansos.
Atalia mengatakan rencana tersebut belum pernah dibahas bersama Komisi VIII DPR RI sehingga masih merupakan wacana baru terkait perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial.
“Mengenai rencana penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih, baik opsi Himbara membuka layanan di koperasi maupun langsung ditransfer ke rekening koperasi, ini belum pernah dibahas dalam rapat-rapat Komisi VIII. Jadi menurut saya ini merupakan wacana baru terkait perubahan skema penyaluran bansos,” ujarnya Atalia, Kamis (30/7/2026).
Menurut Atalia, perubahan skema belum tentu membuat penyaluran bantuan menjadi lebih sederhana. Sebaliknya, jika bansos tidak lagi langsung diterima oleh penerima manfaat, tetapi harus melalui koperasi, maka mata rantai distribusi justru bertambah.
“Kalau sebelumnya bansos bisa langsung disalurkan dari Himbara ke rekening penerima manfaat, kemudian sekarang harus melalui koperasi terlebih dahulu, ini berpotensi menambah rantai birokrasi dan justru membuka ruang baru untuk potensi penyimpangan,” katanya.
Ia menegaskan persoalan utama yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah bukanlah mengubah mekanisme penyaluran, melainkan meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Menurutnya, pemerintah harus mampu meminimalkan inclusion error maupun exclusion error agar bantuan tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah memperkuat verifikasi dan validasi data penerima manfaat secara berkala, bahkan kalau memungkinkan dilakukan secara real time. Pastikan bansos benar-benar diterima oleh orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan jumlah yang tepat,” tegasnya.
Atalia juga menyoroti kendala akses layanan perbankan di sejumlah daerah. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya diatasi dengan memperluas akses penyaluran, bukan dengan menambah mata rantai distribusi.
“Kalau selama ini ada kelemahan dalam penyaluran melalui Himbara, menurut saya persoalannya lebih pada akses. Tidak semua bank Himbara memiliki unit layanan sampai ke pelosok. Untuk masyarakat yang jauh dari layanan bank, penyaluran melalui PT Pos Indonesia bisa menjadi alternatif,” tutupnya
Menurut Atalia, pemerintah sebaiknya memperbaiki titik lemah dalam sistem yang sudah berjalan daripada mengganti mekanisme penyaluran secara menyeluruh sebelum dilakukan kajian yang komprehensif.
