JAKARTA, Sudutkota.id – Konektivitas antara pelabuhan dan kawasan industri menjadi titik yang perlu dibenahi untuk memperlancar arus logistik di Surabaya.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini menilai, sinergi antar-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum cukup tanpa keterlibatan pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi VI DPR RI saat melakukan kunjungan spesifik ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/11/2026). Pengawasan difokuskan pada hubungan logistik Pelabuhan Tanjung Perak yang dikelola PT Pelindo dengan kawasan industri, termasuk PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
“Kunjungan spesifik ini terutama untuk melihat gambaran dan pengawasan terhadap konektivitas logistik, terutama antara Pelindo lalu kemudian kawasan industri dan SIER yang di Surabaya,” ujar Anggia
Menurut Anggia, kesiapan pelabuhan dan kawasan industri tidak akan berdampak optimal jika jalur penghubung keduanya masih terkendala. Karena itu, penyelesaian persoalan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan tanpa terhalang sekat kelembagaan.
“Sebenarnya mereka ini kan harus dibutuhkan sinergi yang kuat, tetapi nggak cukup misalnya contoh barang-barang yang di pelabuhan itu mau ke SIER, mereka sih dua-duanya udah oke tetapi konektivitasnya yang kemudian terhambat,” terangnya.
Ia menilai, hambatan jalan dan pengaturan lalu lintas barang membutuhkan koordinasi lebih luas. Pembahasan juga dapat melibatkan lintas komisi di DPR RI serta kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait infrastruktur maupun transportasi.
“Karena lagi-lagi kalau misalnya pelabuhannya sudah oke, logistiknya, kargonya sudah oke, tetapi di tengah-tengah kalau nggak terisi ya itu sama aja. Kasus-kasus kayak gini menurut saya perlu untuk duduk bareng dan keluarkan itu semua ego,” tegas Politisi Fraksi PKB tersebut.
Komisi VI akan mengkaji hasil pengawasan lapangan untuk dibawa ke forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Anggia juga membuka peluang pembahasan lintas komisi agar persoalan konektivitas antara pelabuhan dan kawasan industri mendapat rekomendasi kebijakan yang melibatkan kementerian terkait.
“Bisa jadi nanti kita akan bicara lintas komisi, karena moda konektivitas antara pelabuhan dengan kawasan industri itu kan memerlukan misalnya perhubungan, lalu PU-nya, jalannya, semuanya banyak lah,” tutupnya.





















