JAKARTA, Sudutkota.id – Persoalan pengibaran Bendera Bulan Bintang di Kabupaten Pidie, Aceh, berujung pada jatuhnya korban jiwa saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Rabu (4/11/2026).
Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Aceh, Azhari Cage, mengecam dugaan kekerasan oleh oknum aparat TNI dan meminta pertanggungjawaban atas insiden tersebut.
Peristiwa itu terjadi ketika aparat melakukan penertiban dan penurunan Bendera Bulan Bintang di lokasi kegiatan. TNI Angkatan Darat menyebut upaya komunikasi dan mediasi telah dilakukan sebelum penertiban.
Dalam insiden tersebut, berdasarkan keterangan TNI, 14 warga menjadi korban, terdiri dari satu orang meninggal dunia dan 13 lainnya terluka. Enam personel TNI juga dilaporkan mengalami luka-luka.
“Saya dengan tegas meminta Pangdam Iskandar Muda dan Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI yang terlibat dalam pemukulan dan penembakan warga tersebut,” ujar Azhari Cage, Rabu malam (4/11/2026).
Bagi Azhari, peristiwa tersebut menjadi persoalan serius bagi keberlangsungan perdamaian Aceh. Ia mempertanyakan makna perdamaian yang telah berlangsung selama dua dekade apabila masih terjadi insiden kekerasan yang menimbulkan korban dari masyarakat sipil.
“Kita jangan terus-terus bicara damai. Buat apa damai terus didengungkan bila masyarakat Aceh terus dipukuli dan ditembaki sehingga darah masyarakat Aceh kembali tumpah,” imbuhnya.
Ia juga meminta persoalan pengibaran Bendera Bulan Bintang tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan hukum. Menurut Azhari, keberadaan bendera tersebut berkaitan dengan persoalan politik Aceh yang belum menemukan penyelesaian, meskipun telah memiliki landasan dalam qanun dan peraturan perundang-undangan.
Ia menilai penanganan persoalan hukum semestinya menjadi ranah kepolisian, bukan TNI.
“Saya sebagai senator Aceh sedih, sudah 20 tahun damai Aceh masih ada darah rakyat Aceh yang tumpah di tangan aparat,” katanya.
Azhari berharap pemerintah dan pihak terkait segera mencari penyelesaian atas persoalan Bendera Aceh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Baginya, menjaga perdamaian tidak cukup hanya melalui pernyataan, tetapi juga membutuhkan penyelesaian persoalan yang selama ini masih membebani masyarakat Aceh.
