KOTA MALANG, Sudutkota.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memperkuat sinergi dengan organisasi kemasyarakatan untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Berbagai persoalan sosial, dinamika politik, aktivitas organisasi masyarakat, demonstrasi hingga gejolak di media sosial menjadi perhatian dalam upaya menjaga kondusivitas Kota Malang.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Sinergitas Kemitraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, Senin (26/10/2026). Pertemuan itu melibatkan sejumlah elemen mitra pemerintah, di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta unsur alumni Paskibraka.
Wahyu menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas daerah. Peran masyarakat dibutuhkan untuk membaca perubahan situasi dan memberikan informasi sebelum persoalan berkembang menjadi konflik terbuka.
“Karena tugas-tugas ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas semua elemen masyarakat. Binaan-binaan ini membantu sebagai perpanjangan tangan Kesbangpol untuk mendeteksi secara dini apabila terjadi sesuatu yang bisa menyebabkan ketidakkondusifan Kota Malang,” tegas Wahyu.
Menurutnya, sinergi antarelemen tidak boleh berhenti pada pertemuan seremonial. Informasi yang dihimpun dari masyarakat harus dapat menjadi bahan pemetaan persoalan, antisipasi, hingga dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
“Segala macam gejala yang akan terjadi di Kota Malang harus terdeteksi secara dini oleh Kesbangpol melalui binaan-binaannya. Dengan adanya sinergi yang baik, Kota Malang sampai saat ini tetap kondusif,” ujarnya.
Wahyu menyebut, indikator yang berpotensi memengaruhi kondusivitas wilayah perlu diantisipasi bersama. Apalagi, Kota Malang merupakan kota pendidikan dengan masyarakat yang beragam, termasuk mahasiswa dari berbagai daerah dan latar belakang.
“Karena Kota Malang ini kota pendidikan, kita perlu mengantisipasi semua gejala sosial, permasalahan kemasyarakatan, persoalan yang mungkin terkait bangunan, kritik-kritik, media sosial, dan lain-lain,” katanya.
Ia menambahkan, hasil sinergi tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menentukan langkah sesuai persoalan yang berkembang.
“Ini harus diwaspadai oleh Kesbangpol untuk bisa memberikan masukan. Nanti bentuk sinergitas ini juga akan menjadi bahan bagi kami dari Forkopimda untuk melakukan tindakan ataupun menetapkan kebijakan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, menjelaskan bahwa kemitraan dengan organisasi masyarakat selama ini menjadi salah satu sumber masukan bagi pemerintah untuk membaca perkembangan situasi terkini.
Menurutnya, informasi yang dihimpun mencakup berbagai isu sosial, aktivitas organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), rencana demonstrasi, dinamika politik hingga informasi yang beredar di media sosial.
Bakesbangpol, kata dia, melakukan penyaringan terhadap informasi tersebut sebelum menyampaikannya kepada pimpinan daerah. Langkah ini diperlukan agar dugaan, rumor maupun kabar yang belum terverifikasi tidak langsung dijadikan dasar pengambilan keputusan.
“Adanya data-data yang masuk, dugaan, isu, termasuk berita bohong atau hoaks, itu kita filterisasi. Setelah itu, kita sampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Wali Kota,” jelas Noer Rahman.
Ia menegaskan, perkembangan politik dan aktivitas masyarakat tetap perlu dicermati sebagai bagian dari tugas pemantauan kondisi daerah. Informasi yang relevan akan dikaji lebih lanjut untuk menentukan apakah diperlukan tindak lanjut.
“Beberapa isu, mulai dari teman-teman ormas, LSM, demonstrasi dan sebagainya, memang menjadi unsur dinamika politik yang harus kita kemas dan selalu kita laporkan perkembangannya agar bisa dikaji dan didalami. Kalau memang bisa ditindaklanjuti, ya segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Noer Rahman menambahkan, Bakesbangpol berperan memberikan informasi dan masukan kepada pimpinan, bukan menjadikan setiap kabar yang beredar sebagai kesimpulan yang sudah terbukti.
Dalam kesempatan tersebut, Noer Rahman menyebut isu LGBT sebagai salah satu persoalan yang tengah menjadi sorotan Pemkot Malang. Ia mengklaim terdapat tempat tertentu, termasuk di kawasan pusat perbelanjaan, yang digunakan sebagai lokasi pertemuan komunitas tersebut.
Namun, pernyataan itu merupakan penilaian yang disampaikan pejabat terkait dan tidak disertai data terperinci mengenai lokasi, jumlah kejadian maupun hasil verifikasi dalam keterangan yang disampaikan kepada media.
Noer Rahman menilai persoalan perilaku sosial tidak cukup ditangani dengan membebankan tanggung jawab kepada pemilik rumah kos atau pihak kampus. Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan wawasan dan pemahaman perlu dibahas lebih lanjut.
“Kalau kita bebankan kepada pemilik kos-kosan atau kampus, sangat susah, karena ini masalah perilaku. Kita perlu berawal dari akarnya, memperbaiki pemahaman dan memberikan wawasan,” katanya.
Ia juga mengakui, upaya menangani persoalan tersebut masih memerlukan pembahasan bersama dengan unsur Forkopimda. Bakesbangpol berencana membawa sejumlah isu untuk dikaji dalam forum komunikasi yang disiapkan pemerintah daerah.
“Yang ada adalah memberikan wawasan dan bentuk-bentuk pemahaman terkait dengan perilaku ini. Nanti ada bahan yang memang kita siapkan khusus untuk bapak-bapak Forkopimda. Mudah-mudahan setelah itu ada tindak lanjutnya,” ujarnya.
Sorotan terhadap isu LGBT tersebut sekaligus menempatkan pemerintah pada kebutuhan untuk memperjelas dasar kebijakan, indikator persoalan, serta bentuk penanganan yang akan dilakukan. Pemetaan sosial perlu didukung data yang dapat diverifikasi agar langkah pemerintah tidak hanya bertumpu pada rumor atau persepsi.
Di sisi lain, upaya menjaga kondusivitas harus tetap memperhatikan hak warga, prinsip nondiskriminasi, serta ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan identitas atau orientasi seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya gangguan keamanan; tindakan konkret yang melanggar hukum harus dinilai berdasarkan bukti dan aturan yang relevan.
Untuk memperkuat komunikasi lintas sektor, Bakesbangpol Kota Malang juga menyiapkan forum bertajuk Kopi Senja. Noer Rahman mengatakan, forum tersebut dirancang sebagai ruang rembuk bersama dengan melibatkan Forkopimda untuk membahas perkembangan situasi dan menyerap aspirasi.
Melalui forum itu, pemerintah berharap informasi mengenai persoalan sosial, dinamika masyarakat serta agenda ke depan dapat dihimpun secara lebih terarah, termasuk sebagai bahan perencanaan menuju 2027.
“Dalam pertemuan sinergitas kemitraan ini banyak hal yang perlu dikaji. Bakesbangpol nanti juga akan ada ‘Kopi Senja’. Saya mencoba membuat format yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dengan mengumpulkan Forkopimda untuk rembuk bersama,” terang Noer Rahman.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan pembahasan yang bisa ditindaklanjuti, bukan sekadar menghimpun laporan. Sebab, efektivitas deteksi dini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang masuk, tetapi juga ketepatan verifikasi, kejelasan indikator risiko dan respons yang diambil pemerintah.
