JAKARTA, Sudutkota.id – Kenaikan kebutuhan biaya penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M tidak sepenuhnya dibebankan kepada jemaah. Pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp3,2 juta per jemaah untuk menekan biaya yang harus dibayarkan langsung, namun kualitas pelayanan di Tanah Suci diminta tetap menjadi perhatian.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya, subsidi pemerintah dapat menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah meningkatnya sejumlah komponen pembiayaan.
“Namun ternyata kita mendapat kabar gembira begitu dari pemerintah karena ada subsidi sekitar Rp3,2 juta. Sehingga membuat, alhamdulillah, kita meskipun ada kenaikan dari sisi kebutuhan menjadi sekitar Rp98 juta, tapi karena ada subsidi tersebut maka yang harus dibayarkan oleh para jemaah menjadi berkurang,” ujar Atalia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Atalia menjelaskan kenaikan kebutuhan biaya haji dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari harga avtur, nilai tukar mata uang hingga penyesuaian akomodasi dan layanan jemaah selama berada di Arab Saudi.
Dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja), angka BPIH sempat berada di kisaran Rp98 juta per jemaah. Dengan tambahan subsidi pemerintah, beban yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah dapat ditekan.
Menurut Atalia, kombinasi subsidi dan efisiensi pembiayaan menunjukkan upaya pemerintah menjaga agar biaya haji tetap terjangkau. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji.
Namun, pengendalian biaya tidak boleh berujung pada penurunan kualitas pelayanan. Atalia menilai efisiensi harus berjalan beriringan dengan peningkatan standar fasilitas dan layanan bagi jemaah di Tanah Suci.
“Nah, tapi yang menjadi kata kunci adalah tentu pelayanan tidak boleh menjadi berkurang. Kita berharap bahwa dari waktu ke waktu terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih baik lagi dan bisa mengantarkan para jemaah menjadi haji yang mabrur,” tegasnya.
