Nasional

Dari Keterwakilan ke Penentu Kebijakan, Hemas Dorong Perempuan Daerah

6
×

Dari Keterwakilan ke Penentu Kebijakan, Hemas Dorong Perempuan Daerah

Share this article
Dari Keterwakilan ke Penentu Kebijakan, Hemas Dorong Perempuan Daerah
Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas mendorong penguatan peran perempuan, khususnya dari daerah, agar turut menentukan kebijakan di parlemen.(Sudutkota.id/DPD)

JAKARTA, Sudutkota.id – Keterlibatan perempuan dalam politik perlu diperkuat agar tidak berhenti pada angka keterwakilan. Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas mendorong perempuan memiliki posisi strategis dalam menentukan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Hemas, ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan ekonomi masih menjadi persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius, terutama bagi perempuan di daerah.

“Masih banyak perempuan di Indonesia yang belum mendapatkan akses dan kesempatan yang setara, bahkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan ekonomi. Ketimpangan ini harus menjadi perhatian bersama, karena kebijakan yang dibuat hari ini akan menentukan kualitas hidup perempuan dan generasi mendatang,” ujar Hemas, Minggu (22/11/2026).

Ia menilai perempuan dari berbagai daerah perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk masuk ke dunia politik dan menduduki posisi pengambilan keputusan. Hambatan geografis, keterbatasan sumber daya, hingga kondisi sosial budaya tidak semestinya membatasi ruang kepemimpinan perempuan.

“Saya ingin perempuan dari seluruh daerah di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk maju, berkiprah, dan mengambil bagian dalam dunia politik. Perempuan daerah harus memiliki ruang, dukungan, dan kepercayaan untuk menjadi pemimpin serta ikut menentukan kebijakan, karena suara dan pengalaman mereka sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata,” tegas Hemas.

Dorongan tersebut akan menjadi salah satu perhatian dalam Konsolidasi Nasional Perempuan Parlemen pada 25–27 November 2026 di Jakarta. Forum bertema “Refleksi Capaian dan Tantangan Perempuan Parlemen dalam Menghasilkan Kebijakan Berperspektif Gender” itu melibatkan perempuan legislator dari DPR RI, DPD RI, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Sejumlah isu akan dibahas dalam forum tersebut, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, perubahan iklim, Women, Peace and Security, hingga perempuan di media digital. Pertemuan lintas daerah dan lintas partai ini juga diarahkan untuk memperkuat jejaring serta merumuskan rekomendasi kebijakan bersama.

Melalui konsolidasi tersebut, perempuan parlemen diharapkan mampu memperluas partisipasi politik, memperkuat kepemimpinan, dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Dengan demikian, keterlibatan perempuan tidak sekadar menjadi pelengkap dalam lembaga politik, tetapi ikut menentukan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *