JAKARTA, Sudutkota.id – Tenaga ahli Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diminta tidak lagi melihat komunikasi digital sebatas pekerjaan mendokumentasikan kegiatan.
Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas mendorong mereka menjadikan konten sebagai bagian dari upaya membaca, memahami, dan mengawal persoalan masyarakat di daerah.
Menurut Hemas, tenaga ahli harus lebih cepat menangkap isu sebelum menjadi perhatian luas. Mereka perlu memantau perkembangan di daerah dan menyampaikannya kepada anggota sebagai bahan antisipasi, bukan baru memahami persoalan setelah ramai di ruang publik.
“Jangan sampai staf baru mengetahui sebuah isu setelah isu tersebut menjadi viral. Jangan sampai kita baru memahami persoalan setelah masyarakat ramai membicarakannya. Kita harus lebih dahulu membaca, memahami, memantau, dan melaporkan kepada Bapak/Ibu Anggota DPD RI sebagai langkah awal antisipasi,” kata GKR Hemas saat membuka Pelatihan Konten Media Digital “Ngonten Kreatif & Seni Bercerita Digital Melalui Smartphone” bagi tenaga ahli Anggota DPD RI yang tergabung dalam FOKUS DPD RI di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Hemas menilai kemampuan membuat konten tidak cukup jika tidak disertai penguasaan substansi. Tenaga ahli perlu memahami kebijakan dan persoalan yang berkaitan dengan perjuangan anggota agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tidak berhenti pada tampilan visual.
“Jangan sampai kita pandai membuat konten tetapi tidak cukup memahami apa yang sedang diperjuangkan. Kreativitas tidak boleh berjalan sendiri, harus berjalan bersama substansi dan kehati-hatian,” ujarnya.
Tantangan itu semakin besar ketika informasi bergerak cepat dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin mudah digunakan. Hemas mengingatkan teknologi dapat membantu pekerjaan, tetapi proses verifikasi tetap menjadi tanggung jawab manusia.
“Teknologi boleh semakin maju, tetapi tanggung jawab manusia tidak boleh semakin berkurang. Kita tetap harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan benar, relevan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pelatihan yang diikuti lebih dari 300 peserta itu menjadi bagian dari peningkatan kapasitas tenaga ahli DPD. Hemas menekankan, hasil akhirnya bukan sekadar kemampuan menghasilkan foto, video, atau narasi digital, melainkan kemampuan membaca persoalan daerah dan menentukan isu yang perlu dikawal dalam kerja Anggota DPD RI.
