KOTA MALANG, Sudutkota.id – DPRD Kota Malang mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang mulai memperkuat kemandirian kelembagaan dan keuangan. PMI dinilai memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan sehingga tidak terus bergantung pada kucuran hibah dari pemerintah daerah.
Dorongan tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, ST., MT., Selasa (22/9/2026), usai menerima audiensi PMI Kota Malang.
Ginanjar mengatakan, PMI memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan darah. Bahkan, pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Malang tidak hanya dimanfaatkan masyarakat Kota Malang, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan darah di daerah lain.
“Pada intinya tadi kami menerima audiensi dari PMI Kota Malang. Dipaparkan bagaimana selama ini peran PMI terhadap pelayanan kesehatan, khususnya donor darah dan ketersediaan darah yang ada di Kota Malang,” ujar Ginanjar.
Menurutnya, kapasitas PMI Kota Malang yang memiliki kualifikasi pelayanan donor darah cukup tinggi di Jawa Timur seharusnya menjadi modal untuk mengembangkan lembaga tersebut secara lebih mandiri.
Bukan hanya mengandalkan anggaran pemerintah, PMI diminta berani mengoptimalkan aset dan layanan yang sudah dimiliki.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan klinik kesehatan PMI yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini, klinik tersebut disebut memiliki sekitar 3.000 peserta kapitasi.
Ginanjar menilai jumlah tersebut masih dapat dikembangkan melalui pengelolaan yang lebih profesional.
“Kalau memang ini punya manajemen yang bagus, kita dorong agar kesehatan memberikan tambahan kapitasi, sehingga bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di PMI,” katanya.
Di sisi lain, persoalan anggaran PMI tetap menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut. Ginanjar mengungkapkan, dalam KUA-PPAS, alokasi hibah untuk PMI berada di kisaran Rp200 juta.
DPRD membuka peluang pembahasan dukungan anggaran, tetapi peningkatan hibah tidak bisa dilepaskan dari kejelasan program dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Kalau bicara hibah, esensinya bagaimana dana ini untuk masyarakat. Kita ingin penjelasan yang lebih rinci, program besar apa yang kemudian dari dana hibah itu benar-benar untuk kemasyarakatan,” tegasnya.
Menurut Ginanjar, PMI memiliki dua sisi yang perlu diperkuat. Di satu sisi terdapat UTD yang memiliki potensi pendapatan dari pelayanan darah, sementara di sisi lain terdapat markas PMI yang menjadi pusat aktivitas relawan.
Di markas tersebut berkumpul para relawan seperti Tenaga Sukarela (TSR), Korps Sukarela (KSR), hingga Palang Merah Remaja (PMR) di lingkungan sekolah.
Aktivitas kerelawanan tersebut, kata Ginanjar, memang membutuhkan dukungan anggaran. Karena itu, perlu ada orkestrasi dan manajemen yang jelas agar potensi yang ada di UTD maupun unit lainnya dapat mendukung fungsi sosial dan kerelawanan PMI.
Ginanjar menilai PMI Kota Malang sebenarnya memiliki peluang untuk mengembangkan sumber pendanaan secara mandiri.
Ia mencontohkan PMI di sejumlah daerah yang telah mengembangkan berbagai unit pelayanan, termasuk klinik dan lembaga pendidikan.
“PMI Solo, PMI Gresik itu sangat mandiri. Bisa punya klinik, punya sekolah tinggi, akademi. Kita sebenarnya punya potensi itu, jadi kita dorong ke sana,” ungkapnya.
Selain klinik, PMI Kota Malang juga dinilai memiliki potensi pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan bagi relawan.
Jika dikelola secara serius, sektor tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas sumber daya manusia PMI, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari penguatan kemandirian organisasi.
“Kalau klinik berjalan, sekolah tinggi atau akademi itu berjalan, saya yakin malah bisa besar seperti Solo,” imbuhnya.
Untuk dukungan melalui APBD, Ginanjar menyebut peluang sinergi dengan Dinas Kesehatan Kota Malang masih terbuka. Sejumlah program kesehatan pemerintah daerah dapat disinergikan dengan PMI selama memiliki keterkaitan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dana kesehatan bisa kemudian salah satu program atau kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan disinergikan dengan PMI,” jelasnya.
Ia juga mendorong PMI memperluas komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha.
Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen diperlukan agar PMI memiliki ekosistem pendanaan dan dukungan yang lebih kuat.
“PMI kuncinya harus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan berbagai elemen, baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha,” ujarnya.
Ginanjar juga menyinggung potensi UTD yang selama ini telah memiliki mekanisme pembiayaan dari pelayanan darah. Menurutnya, potensi tersebut semestinya dapat dioptimalkan untuk memperkuat kemandirian PMI.
“Kalau bicara UTD sebenarnya sudah sektor situ. Ada biaya dari penggantian donor itu, sudah settled. Tinggal bagaimana melesat lagi untuk bisa usaha-usaha mandiri,” katanya.
Namun, ia menilai masih diperlukan komunikasi lebih terbuka mengenai hubungan pembiayaan antara UTD dan markas PMI, termasuk kemungkinan dukungan terhadap aktivitas relawan.
Karena itu, DPRD Kota Malang mendorong PMI tidak sekadar mengajukan kebutuhan anggaran, tetapi juga menyusun strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian.
Bagi Ginanjar, hibah pemerintah tetap dapat menjadi bentuk dukungan terhadap fungsi sosial PMI. Namun, di saat yang sama, potensi klinik, UTD, pendidikan, pelatihan, serta jejaring dengan dunia usaha perlu dikelola secara maksimal agar PMI memiliki sumber daya yang lebih kuat untuk menjalankan pelayanan kemanusiaan.
