JAKARTA, Sudutkota.id – Masuknya investasi ke Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, masih menghadapi sejumlah hambatan. Selain investasi dari luar daerah yang dinilai belum banyak, persoalan lahan turut menjadi tantangan ketika daerah ingin mengembangkan industri berbasis komoditas lokal.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, Tapanuli Utara memiliki bahan baku yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi industri bernilai tambah, tetapi peluang tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan investasi dan industri pengolahan.
“Saya menyerap aspirasi dari Bupati Tapanuli Utara. Saya berdiskusi tentang berapa banyak investasi yang masuk di sektor UMKM, industri, dan juga pariwisata. Rupanya tidak banyak karena kemungkinan besar mayoritas investasi yang ada di Tapanuli Utara ini adalah yang dihasilkan dan disumbangkan oleh warga lokal,” ujar Novita dalam agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (3/9/2026).
Menurut Novita, kondisi tersebut perlu dilihat sebagai peluang untuk membuka ruang investasi baru. Namun, investasi yang masuk sebaiknya tidak sekadar menciptakan aktivitas ekonomi, melainkan diarahkan untuk mengolah potensi daerah agar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia menyoroti sejumlah komoditas seperti kopi, durian, dan jagung. Selama ini, komoditas tersebut masih berpotensi hanya berhenti pada transaksi bahan mentah. Padahal, pengolahan hingga produk akhir dapat menciptakan rantai ekonomi yang lebih panjang bagi pelaku usaha lokal.
“Pertanyaannya adalah bagaimana jagung, durian, dan kopi ini bisa sampai ke hilir dengan sistem, tidak cuma dibeli putus di pasar-pasar yang ada di Tapanuli Utara saja. Kami berharap ini menjadi ekosistem industri yang sifatnya hilirisasi sehingga dampak ekonominya lebih besar,” jelas politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Namun, upaya membangun industri pengolahan tidak semudah menyediakan bahan baku. Novita mengungkapkan persoalan lahan masih menjadi salah satu kendala, termasuk ketika rencana investasi bersinggungan dengan lahan yang dimiliki atau dikelola masyarakat adat.
“Pendorongan untuk memasukkan investasi-investasi yang sifatnya membangun industri, hilirisasi industri, mengawinkan antara UMKM yang ada di hulu hingga yang ada di hilir, ini masih sangat sulit karena salah satu permasalahan lahan,” ungkapnya.
Karena itu, Novita menilai pemerintah daerah perlu lebih aktif mencari jalan keluar bersama pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyelesaikan persoalan lintas sektor sekaligus menciptakan kepastian bagi investasi tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal.
“Saya mendorong Pemerintah Tapanuli Utara lebih agresif lagi melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada di pusat,” pungkas Novita.
