KOTA MALANG, Sudutkota.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meresmikan sejumlah sarana dan prasarana pendukung pendidikan di SMAN Taruna Nala Jawa Timur, Jalan Raya Tlogowaru 66, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Kamis (20/8/2026).
Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan fasilitas pendidikan di sekolah berbasis boarding school tersebut. Sedikitnya enam fasilitas diresmikan, yakni perluasan Rumah Makan Mas Lembu, pembangunan UKS Giri Labak, Monumen Kapal Samudra Pratama, Masjid At-Tarbiyah, serta ruang belajar Gunung Arjuno dan Gunung Semeru.
Khofifah menilai keberadaan fasilitas tersebut bukan sekadar penambahan infrastruktur sekolah. Menurutnya, lingkungan pendidikan Taruna Nala harus mampu membentuk karakter peserta didik sekaligus memperkuat pemahaman tentang Indonesia sebagai negara kepulauan.
Ia menekankan bahwa wawasan tentang Nusantara tidak boleh berhenti pada pengetahuan teoritis. Para taruna dan taruni, kata Khofifah, harus memiliki perspektif yang kuat mengenai kemaritiman karena masa depan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari posisi geografisnya sebagai negara kepulauan.
“Karena ini ada di Kota Malang, saya berharap mewakili Wali Kota, titip salam kepada Pak Wali Kota. Ini adalah aset yang memiliki potensi luar biasa,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, Taruna Nala memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi muda yang memahami pentingnya menjaga Indonesia dan Nusantara, khususnya dari perspektif kemaritiman.
Menurutnya, para taruna-taruni perlu memiliki pemahaman lebih kuat mengenai konsep Indonesia sebagai archipelagic state atau negara kepulauan.
“Para taruna-taruni di Taruna Nala ini harus jauh lebih paham, jauh lebih kuat perspektifnya tentang sektor kemaritiman dan sektor kenusantaraan,” tegasnya.
Khofifah juga berharap fasilitas yang baru diresmikan dapat menjadi ruang tumbuh bagi para siswa, bukan hanya sebagai fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
Ia menyebut ruang belajar Gunung Arjuno dan Gunung Semeru, misalnya, diharapkan menjadi ruang interaksi yang mampu mendorong perkembangan karakter, kreativitas, sekaligus integritas para taruna.
“Ruang belajar ini juga ruang interaksi yang bisa menguatkan harapan tercapainya cita-cita mereka, ruang tumbuh kembang mereka, pembangunan karakter mereka, dan tentu integritas sebagai warga bangsa,” katanya.
Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan pembangunan fasilitas tersebut menjadi kebutuhan penting bagi SMAN Taruna Nala yang menerapkan sistem boarding school.
Menurutnya, pola pendidikan berasrama membuat kebutuhan fasilitas sekolah tidak hanya berkaitan dengan ruang kelas, tetapi juga menyangkut kesehatan, tempat ibadah, makan, ruang interaksi dan fasilitas pengembangan karakter.
“SMAN Taruna Nala ini kan boarding school. Tentu harus banyak sarana prasarana yang bisa digunakan oleh para taruna kita untuk proses pembelajaran mereka, baik yang ada di dalam kelas maupun yang ada di luar kelas,” ujar Ali.
Ia secara khusus menyoroti pembangunan UKS. Dalam pendidikan ketarunaan, kondisi kesehatan dan fisik siswa menjadi bagian penting karena aktivitas mereka tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas.
“Di sana mereka harus terjaga kesehatannya, terjaga tentu juga fisiknya. Maka butuh UKS yang lengkap yang disesuaikan dengan standar boarding school,” katanya.
Ali menyebut pembangunan fasilitas tersebut merupakan bentuk partisipasi komite sekolah. Harapannya, dukungan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, mutu serta prestasi para taruna.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengungkapkan adanya dorongan agar layanan kesehatan di UKS Taruna Nala diperkuat melalui kolaborasi dengan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Salah satu yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan tersebut adalah RSUD dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang.
Aries mengatakan, kebutuhan obat-obatan maupun vitamin yang diperlukan para taruna dapat dikolaborasikan dengan rumah sakit milik Pemprov Jatim. Namun, mekanismenya masih harus disiapkan melalui kerja sama resmi.
“Ibu Gubernur berharap ada kolaborasi dengan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebetulan di Malang ini ada Saiful Anwar,” jelas Aries.
Menurutnya, apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui skema kolaborasi, sekolah tidak perlu mengadakan seluruh kebutuhan obat dan vitamin secara mandiri. Pemenuhan dapat disinergikan dengan fasilitas kesehatan milik Pemprov Jatim sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, Aries menegaskan kerja sama tersebut membutuhkan mekanisme dan nota kesepahaman terlebih dahulu.
“Harus ada kolaborasi dulu, MoU bersama, sehingga kebutuhan-kebutuhan akan obat-obatan maupun vitamin bisa terpenuhi di sini,” ujarnya.
Selain fasilitas fisik, Dindik Jatim juga menyoroti pengembangan potensi siswa melalui program Talent DNA yang bekerja sama dengan program ESQ Ary Ginanjar.
Aries menjelaskan, program tersebut digunakan untuk memetakan potensi dan karakter siswa sehingga arah pendidikan lanjutan dapat disesuaikan dengan kemampuan serta kecenderungan masing-masing anak.
Langkah itu dinilai penting agar pilihan pendidikan setelah lulus SMA tidak semata-mata ditentukan berdasarkan keinginan orang tua.
“Jadi kita tidak ingin nanti anak-anak kita salah arah, atau orang tua memaksakan kehendaknya anaknya harus ke mana,” kata Aries.
Dengan pemetaan tersebut, siswa diharapkan memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai bidang pendidikan maupun jurusan yang sesuai dengan potensi mereka.
Aries mencontohkan, tidak semua siswa cocok masuk kedokteran atau sekolah kedinasan hanya karena pilihan orang tua. Pemetaan potensi diharapkan membantu siswa menentukan pilihan pendidikan yang lebih sesuai.
Dalam kesempatan yang sama, Aries juga menyinggung persoalan status dan penataan guru, khususnya terkait tenaga pendidik yang saat ini berada dalam skema PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Menurut Aries, pernyataan pemerintah pusat mengenai kebijakan tersebut belum cukup menjadi dasar untuk menentukan mekanisme pelaksanaan di daerah. Pemprov Jatim masih menunggu petunjuk teknis secara tertulis.
“Kalau sudah ada surat keputusan secara resmi, kita akan tindaklanjuti. Bukan hanya di Dinas Pendidikan karena ini guru-guru, tapi juga BKD, karena BKD adalah kepegawaian yang mengurusi administrasi mereka,” jelasnya.
Aries juga belum memastikan apakah perubahan mekanisme tersebut nantinya akan berpengaruh langsung terhadap pola penggajian maupun beban keuangan daerah.
Ia menyebut kepastian tersebut baru dapat diketahui setelah pemerintah pusat menerbitkan aturan resmi beserta petunjuk teknisnya.
“Surat resmi itulah petunjuk teknisnya seperti apa,” ujarnya.
Menurut Aries, persoalan guru masih menjadi tantangan serius di Jawa Timur. Sejumlah sekolah mengalami kekurangan tenaga pendidik akibat guru yang memasuki masa pensiun belum seluruhnya tergantikan dengan pengangkatan baru.
“Banyak guru kita yang masih terbatas di beberapa sekolah, karena ada yang pensiun tapi belum ada pengangkatan baru,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut bukan lagi sekadar mengenai istilah GTT, karena skema kepegawaian guru saat ini telah diarahkan ke status PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang, Aries menilai kepastian status guru menjadi penting agar tenaga pendidik dapat bekerja lebih tenang dan fokus meningkatkan kualitas pembelajaran.
Peresmian enam fasilitas di SMAN Taruna Nala akhirnya tidak hanya menandai bertambahnya infrastruktur sekolah. Lebih jauh, fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan ketarunaan yang menggabungkan pembelajaran, kesehatan, karakter, kedisiplinan, wawasan kemaritiman, hingga pemetaan potensi siswa.
“Kami berharap seluruh fasilitas dan proses pendidikan di Taruna Nala mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat serta mampu memberikan dedikasi terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.
