JAKARTA, Sudutkota.id – Pola pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat menghadirkan tantangan yang berbeda dari sekolah biasa. Siswa tidak hanya dituntut mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi juga harus beradaptasi dengan kehidupan asrama yang menuntut kemandirian, kedisiplinan, hingga keterlibatan dalam aktivitas bersama.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI, Jumat (2/10/2026). Dari hasil peninjauan, sarana dan prasarana sekolah dinilai hampir seluruhnya siap digunakan, sementara siswa, guru, dan pengasuh asrama telah menjalankan aktivitasnya.
“Secara fasilitas alhamdulillah sudah terbangun hampir tuntas, ruang kelas sudah digunakan, rekrutmen siswa, guru, hingga pengasuh asrama juga sudah berfungsi. Kami melihat Sekolah Rakyat ini sangat berpotensi sebagai tempat untuk membangun pendidikan karakter anak-anak,” ujar Hetifah.
Namun, penerapan sistem boarding school sejak jenjang SD hingga SMA membutuhkan proses penyesuaian. Pada masa awal, siswa harus membagi waktu antara kegiatan akademik dengan berbagai aktivitas di asrama, termasuk mengurus kebutuhan diri sendiri dan menjaga lingkungan.
“Di bulan-bulan awal tentu saja anak-anak mengalami penyesuaian, khususnya terkait kegiatan belajar mengajar dan kegiatan di luar KBM. Banyak waktu yang harus mereka gunakan untuk mengurus diri sendiri secara mandiri, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengikuti ekstrakurikuler dan ibadah bersama,” jelasnya.
Bagi Hetifah, proses tersebut justru menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Pengalaman di Sukoharjo dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah pola pengasuhan, kegiatan di luar KBM, dan kehidupan berasrama telah berjalan sesuai kebutuhan peserta didik. Karena itu, ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan Sekolah Rakyat di daerah lain.
“Apa yang terjadi di Sukoharjo ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain,” tambahnya.
Dari sisi akademik, kurikulum Sekolah Rakyat mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sementara guru direkrut melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).
Hetifah juga menyebut kegiatan peserta didik di luar KBM telah memiliki petunjuk teknis dari Kemensos yang masih dapat disempurnakan berdasarkan evaluasi di lapangan.
Keberlanjutan program, menurut Hetifah, juga tidak berhenti pada proses pendidikan selama siswa berada di sekolah. Sekolah Rakyat perlu menyiapkan jalur setelah peserta didik lulus, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Karena itu, kolaborasi sekolah, orang tua, masyarakat, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan masa depan lulusan.
