KOTA MALANG, Sudutkota.id – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa makna mengisi kemerdekaan saat ini bukan lagi soal merebut kemerdekaan, melainkan memastikan masyarakat merasakan hasil dari kemerdekaan melalui peningkatan kesejahteraan, Jumat (14/8/2026).
Pernyataan itu disampaikan Wahyu usai mengikuti rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Menurutnya, perjuangan generasi saat ini memiliki tanggung jawab berbeda dengan para pejuang terdahulu.
“Kalau dulu bagaimana pejuang itu untuk bisa kemerdekaan, nah kita sekarang kita berjuang untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Wahyu.
Ia juga mengapresiasi berbagai capaian pemerintah pusat yang disampaikan Presiden, khususnya terkait perekonomian dan ketahanan pangan. Wahyu berharap capaian tersebut memberikan dampak langsung terhadap daerah, termasuk Kota Malang.
“Semoga apa yang sudah menjadi harapan kita bersama dengan data-data yang disampaikan Bapak Presiden tadi bisa menjadikan negara kita sejahtera, dan itu juga akan berdampak tentunya ke Kota Malang,” katanya.
Namun, di tengah target meningkatkan kesejahteraan tersebut, Pemkot Malang masih menghadapi persoalan ekonomi daerah, salah satunya kelangkaan sapi.
Wahyu mengatakan persoalan tersebut akan dibahas melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pemkot akan meminta masukan dari seluruh anggota tim untuk menentukan langkah penanganan.
“Kami akan minta masukan dari anggota tim, kira-kira nanti untuk menyelesaikan kelangkaan terkait dengan sapi ini seperti apa,” jelasnya.
Pemkot Malang juga berencana menggelar high-level meeting TPID untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Kita nanti ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Insyaallah nanti kita akan menjadi satu solusi,” ujar Wahyu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyoroti persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Amithya mengatakan DPRD telah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPPJ). Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlunya reformasi terhadap BUMD yang belum menunjukkan kinerja optimal.
Sorotan paling kuat diarahkan kepada Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) yang hingga kini dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal dan masih mengalami defisit.
Menurut Amithya, kondisi tersebut harus dijawab dengan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar mempertahankan pola kerja lama.
“Apakah kita perlu merombak kembali dan menelaah kembali kiranya program kerja dan juga business plan-nya?” kata Amithya.
Ia menegaskan DPRD sudah beberapa kali memberikan rekomendasi agar persoalan BUMD segera mendapatkan jawaban konkret dari Pemerintah Kota Malang.
“Kita membutuhkan memang ada jawaban-jawaban dari tantangan-tantangan itu, khususnya yang dialami oleh yang dihadapi oleh BUMD,” tegasnya.
Amithya menyebut Pemkot Malang memiliki beberapa BUMD, antara lain Tunas, Tugu Artha dan Tugu Tirta. Menurutnya, bukan berarti BUMD lain lepas dari pengawasan, tetapi masing-masing harus mampu menunjukkan kinerja dan kontribusi sesuai perannya.
Untuk Tugu Artha, Amitya menyinggung adanya tambahan penyertaan modal sekitar Rp7 Miliar per tahun dengan total mencapai Rp35 Miliar.
Tambahan modal tersebut, menurut dia, harus mampu diarahkan untuk menangkap peluang perekonomian Kota Malang, termasuk pengembangan UMKM.
“Harapan kami ini bisa menangkap kemudian permasalahan perekonomian di Kota Malang, misalkan kita mau mengembangkan UMKM dan lain sebagainya, itu kan bisa menjadi salah satu exit,” ujarnya.
Amithya menekankan, suntikan modal dari APBD tidak boleh berhenti sebagai tambahan anggaran tanpa hasil yang terukur. Pemerintah harus memiliki keberanian mengevaluasi BUMD, termasuk memangkas atau mengubah program yang terbukti tidak efektif.
“Harapan kami memang harus ada terobosan kaitannya tentang salah satunya menjawab tantangan yang ada,” pungkasnya.
