Sudutkota.id – Usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka di Komisi IX DPR RI.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengaudit pelaksanaan program unggulan pemerintah yang dinilai masih menyisakan persoalan tata kelola, ketepatan sasaran, hingga efektivitas dalam menekan angka stunting.
Usulan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Menurut Lucy, Panja diperlukan agar DPR memperoleh gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan program sebelum menyusun rekomendasi perbaikan.
Lucy menegaskan, tidak ada pihak yang meragukan tujuan Program MBG. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan program.
“Program MBG ini memang program yang sangat mulia. Semua pasti mendukung programnya. Namun dalam perjalanannya memang banyak terjadi pelanggaran di sistem, tata kelola, lalu sasaran penerima manfaatnya juga tidak tepat,” kata Lucy.
Ia juga mempertanyakan ukuran keberhasilan program yang hingga kini dinilai belum terlihat secara jelas. Menurutnya, pemerintah perlu membuktikan bahwa MBG benar-benar berdampak terhadap penurunan stunting, peningkatan kualitas gizi, dan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, aspek keamanan pangan dalam program tersebut juga dinilai masih memerlukan perhatian serius.
“Banyak juga persoalan terkait pangan yang belum menjamin keamanannya. Lalu kemudian efektivitas penurunan stunting setelah menerima Makan Bergizi Gratis ini juga belum jelas. Belum ada mitigasi risiko menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Lucy mengatakan berbagai temuan dan rekomendasi yang disampaikan Koalisi MBG Watch akan dibawa Komisi IX dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Ia berharap pemerintah membuka ruang evaluasi menyeluruh agar tata kelola program dapat diperbaiki tanpa mengurangi tujuan utama memberikan layanan gizi bagi masyarakat.
Karena itu, Lucy mendorong pembentukan Panja Tata Kelola MBG sebagai instrumen pengawasan DPR untuk menelusuri berbagai persoalan secara komprehensif sekaligus merumuskan arah pembenahan program.
“Saya mengusulkan untuk membentuk Panja Tata Kelola agar diperoleh fakta yang akurat dan jernih tanpa kepentingan tertentu. Panja ini diharapkan dapat membantu Bapak Presiden melakukan refleksi dan menyusun roadmap Program Makan Bergizi Gratis,” tegas politikus Partai Demokrat tersebut.
