Sudutkota.id – Klaim Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM subsidi di seluruh Indonesia dalam kondisi aman berbenturan dengan kenyataan di lapangan.
Di saat perusahaan menyebut pasokan “sangat mencukupi”, masyarakat di berbagai daerah justru masih mengantre panjang di SPBU untuk memperoleh BBM bersubsidi.
Kontradiksi itu menjadi sorotan Komisi XII DPR RI. Dalam rapat bersama BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan delapan General Manager Marketing Operation Region (MOR), DPR meminta penjelasan atas antrean yang meluas dalam sepekan terakhir.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan laporan yang diterima DPR menyebut stok BBM di seluruh depo tidak mengalami kekurangan.
“Kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi, di depo masing-masing. Di seluruh depo yang ada di Indonesia, semuanya mencukupi.” Ujar Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Namun, menurut Bambang, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda sehingga DPR mempertanyakan penyebab antrean yang terjadi hampir serentak di berbagai daerah.
“Kami bertanya terkait dengan kenapa ada antrean dalam satu minggu terakhir ini, terjadi di berbagai tempat di SPBU-SPBU di kota-kota yang ada di Indonesia,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Pertamina menjelaskan antrean diduga dipicu oleh pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Selain itu, DPR juga menerima laporan mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
“Ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya,” ungkapnya.
Bambang mengatakan BPH Migas telah melakukan pengawasan intensif, termasuk operasi tangkap tangan terhadap dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi dengan melibatkan aparat penegak hukum.
“BPH Migas juga sudah melakukan kontrol, dan juga sudah melakukan pengawasan, bahkan sudah banyak melakukan operasi tangkap tangan. Dan kemudian juga dalam kegiatannya juga melibatkan aparat hukum,” ucapnya.
Komisi XII kemudian mendesak Pertamina Patra Niaga tidak berhenti pada penjelasan mengenai stok, melainkan segera memperbaiki pelayanan agar masyarakat tidak lagi dibebani antrean panjang.
“Kami meminta kepada Pertamina Patra Niaga agar mereka dalam waktu cepat segera mengoptimalkan operasional mereka di dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Bambang juga meminta Pertamina memperpanjang jam operasional SPBU serta menambah armada distribusi agar pasokan lebih cepat menjangkau masyarakat.
“Menambah jumlah jam operasi SPBU. Kemudian juga terkait dengan armada transport, itu dapat ditingkatkan, dapat ditambah jumlahnya. Sehingga dengan demikian dapat segera menguraikan antrean-antrean yang ada di SPBU,” tutupnya.
