Sudutkota.id – Gelombang pembangunan jalan tol yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari berbagai daerah.
Namun di tengah ambisi besar memperkuat konektivitas nasional, muncul peringatan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi jalur lintasan investasi, melainkan juga memberi manfaat langsung bagi wilayah yang dilalui.
Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, meminta pemerintah memastikan pembangunan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) dilengkapi akses keluar-masuk atau exit tol di Kota Banjar. Menurutnya, tanpa akses tersebut, Banjar berisiko hanya menjadi daerah yang dilintasi proyek raksasa tanpa memperoleh dampak ekonomi yang signifikan.
Pernyataan itu disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang menetapkan 35 ruas tol baru sebagai prioritas nasional. Dari daftar tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan porsi proyek jalan tol terbesar.
“Kami mendukung penuh PSN ini. Tapi kami juga meminta agar Kota Banjar mendapat perhatian serius melalui pembangunan exit tol yang terhubung langsung ke pusat kota,” kata Aanya kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).
Menurut Aanya, posisi Banjar tidak bisa dipandang sebagai kota pinggiran. Wilayah tersebut merupakan gerbang Jawa Barat menuju Jawa Tengah sekaligus simpul penghubung kawasan Priangan Timur, termasuk Kabupaten Ciamis, Pangandaran, dan Tasikmalaya.
Ia menilai keberadaan exit tol menjadi faktor penentu apakah manfaat ekonomi dari Tol Getaci akan benar-benar dirasakan masyarakat lokal atau justru hanya dinikmati daerah lain yang memiliki akses langsung ke jaringan tol.
“Kalau Tol Getaci tidak dilengkapi exit tol di Kota Banjar, maka warga dan pelaku usaha lokal hanya jadi penonton. Kita tidak mau pembangunan nasional lewat begitu saja tanpa menitipkan kesejahteraan untuk warga Kota Banjar,” ujarnya.
Permintaan tersebut sekaligus menyoroti persoalan klasik pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sejumlah proyek jalan tol selama ini memang berhasil memangkas waktu tempuh dan meningkatkan konektivitas antardaerah. Namun manfaat ekonominya kerap tidak merata karena titik akses lebih banyak terkonsentrasi di kawasan industri atau pusat pertumbuhan tertentu.
Dalam konteks itu, Banjar dinilai memiliki potensi menjadi pusat distribusi logistik dan perdagangan baru di koridor selatan Pulau Jawa. Keberadaan exit tol diyakini dapat mempercepat arus investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat posisi kota tersebut sebagai simpul ekonomi regional.
Pemerintahan Prabowo sendiri memasukkan sedikitnya 13 proyek jalan tol di Jawa Barat ke dalam daftar PSN, mulai dari Tol Ciawi–Sukabumi–Ciranjang–Padalarang, Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap, akses Tol Pelabuhan Patimban, hingga pengembangan jalan tol dalam Kota Bandung.
Meski demikian, tantangan pemerintah bukan hanya menyelesaikan proyek fisik, melainkan memastikan manfaat pembangunan tidak berhenti pada angka investasi dan panjang jalan yang dibangun. Pemerataan akses ekonomi menjadi ukuran yang tak kalah penting dalam menilai keberhasilan proyek strategis nasional.
Sebagai anggota Komite I DPD RI yang membidangi pemerintahan daerah dan otonomi daerah, Aanya menyatakan akan mengawal implementasi PSN di Jawa Barat agar kebutuhan daerah tidak terabaikan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
“PSN harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Banjar adalah salah satu yang harus diprioritaskan,” tutupnya
