Sudutkota.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan barang bersubsidi.
Namun, ia meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu operasional dapur maupun kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Netty menilai larangan penggunaan LPG 3 kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta minyak goreng MinyaKita merupakan upaya menjaga agar subsidi pemerintah tetap dinikmati kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
“Subsidi seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan MinyaKita memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, penggunaannya harus tetap tepat sasaran dan tidak dialihkan untuk operasional program pemerintah,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).
Meski demikian, politikus Fraksi PKS itu mengingatkan perubahan mekanisme operasional dapur MBG harus disertai solusi yang jelas. Menurutnya, kebijakan yang baik tetap membutuhkan dukungan sistem pengadaan, anggaran, dan pendampingan agar dapat berjalan efektif di lapangan.
“Larangan menggunakan barang bersubsidi harus diikuti dengan sistem pengadaan yang jelas, kecukupan anggaran, serta pendampingan kepada seluruh SPPG. Jangan sampai kebijakan yang baik justru berdampak pada terganggunya operasional dapur atau menurunkan kualitas makanan yang diterima anak-anak,” tegasnya.
Selain persoalan subsidi, Netty menilai Program MBG memiliki tujuan yang lebih luas, bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi bagi sektor pangan nasional.
Menurutnya, pelibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM pangan harus menjadi bagian penting dalam ekosistem MBG. Karena itu, kewajiban SPPG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP) dinilai dapat memberikan kepastian pasar bagi produsen lokal.
“Program MBG harus mampu memberikan manfaat yang luas, baik bagi penerima manfaat maupun bagi para pelaku usaha pangan lokal,” katanya.
Netty juga meminta BGN memperkuat pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program, terutama terkait penggunaan anggaran dan pengadaan bahan pangan.
“Akuntabilitas adalah kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan yang kuat akan menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
