JAKARTA, Sudutkota.id – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dibarengi dengan pengawasan ketat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mengingatkan, digitalisasi pengadaan jangan hanya membuat proses lebih modern, tetapi harus mampu mencegah permainan harga dan membuka akses yang adil bagi pelaku usaha lokal.
Menurut Netty, marketplace MBG dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola pengadaan karena proses pemasok dan harga dapat dibuat lebih terbuka. Namun, sistem tersebut harus dirancang sejak awal agar tidak menciptakan persoalan baru dalam bentuk dominasi pemasok tertentu.
“Marketplace MBG patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki tata kelola pengadaan. Namun, sistem ini harus benar-benar mampu memutus mata rantai permainan harga, bukan justru menciptakan monopoli baru,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2026).
Perhatian juga diarahkan pada mekanisme pemilihan pemasok terverifikasi atau verified seller. Netty meminta kriteria pemasok disusun secara objektif dan proporsional sehingga tidak otomatis menguntungkan perusahaan besar. Petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, hingga UMKM di daerah harus memiliki peluang yang sama untuk masuk dalam rantai pasok MBG.
“Petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal harus mendapatkan akses yang adil. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton dalam rantai pasok MBG yang nilainya sangat besar,” tegasnya.
Menurut Netty, persoalan marketplace MBG bukan hanya menyangkut harga dan siapa yang menjadi pemasok. Keamanan pangan juga harus menjadi bagian dari sistem sejak awal. Karena itu, platform tersebut perlu memiliki mekanisme traceability untuk mengetahui asal bahan pangan, rekam jejak pemasok, serta pemenuhan standar kualitas.
“Pengawasan tidak boleh berhenti pada harga. Sistem idealnya juga mampu menelusuri (traceability) asal bahan pangan, rekam jejak pemasok, dan standar kualitasnya. Kita harus memastikan pengawasan dimulai sejak dari hulu,” jelasnya.
Netty juga mengingatkan agar mekanisme pengadaan tidak dibuat seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan harga bahan pangan dan biaya logistik membuat kebutuhan setiap daerah tidak selalu sama. Marketplace, menurutnya, harus mampu membaca kondisi pasar lokal agar sistem pengadaan tidak justru membebani daerah atau menguntungkan pemasok tertentu.
“Harga bahan pangan dan biaya logistik antarwilayah berbeda-beda. Karena itu, marketplace harus berbasis pada kondisi pasar daerah setempat,” tambahnya.
Netty berharap marketplace MBG tidak berhenti sebagai platform digital untuk transaksi bahan pangan, tetapi menjadi instrumen untuk membangun rantai pasok yang transparan, aman, dan inklusif. Keberhasilan sistem tersebut, menurutnya, harus diukur dari dampaknya terhadap tata kelola sekaligus masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok.
“Keberhasilan marketplace MBG bukan hanya ketika sistemnya berhasil diluncurkan, tetapi ketika harga lebih transparan, bahan pangan lebih aman, ruang penyimpangan semakin sempit, dan ekonomi masyarakat lokal ikut bergerak,” pungkasnya.
