JAKARTA, Sudutkota.id – Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai belum menjawab persoalan utama dalam kinerja pemerintahan.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai keputusan tersebut justru menyisakan pertanyaan karena perubahan hanya menyentuh satu posisi strategis, sementara sorotan terhadap kinerja menteri bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum masih mengemuka.
Jamiluddin melihat ada dua kemungkinan yang dapat melatarbelakangi pencopotan Purbaya. Pertama, adanya polemik mengenai kewajiban setoran dana Rp120 triliun dari Danantara ke kas negara untuk membantu mengatasi persoalan fiskal. Kedua, kemungkinan Presiden melakukan evaluasi terhadap pengelolaan fiskal dan penerimaan negara di tengah dinamika stabilitas ekonomi nasional.
“Pertama, kemungkinan karena adanya polemik setoran Danantara. Hal itu terlihat dengan adanya isu ketidakpuasan atau perbedaan pandangan mengenai kewajiban setoran dana senilai Rp120 triliun dari Danantara ke kas negara untuk mengatasi masalah fiskal,” ujar Jamiluddin, pada Senin (14/9/2026).
Kemungkinan kedua, menurut Jamiluddin, berkaitan dengan evaluasi terhadap pengelolaan fiskal. Jika memang terdapat perbedaan pandangan atau ketidakpuasan Presiden terhadap pengelolaan penerimaan negara, kondisi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu pertimbangan di balik pergantian Menteri Keuangan.
“Dua, kemungkinan berkaitan dengan evaluasi pengelolaan fiskal. Muncul dugaan evaluasi dari Presiden terhadap pengelolaan penerimaan negara di tengah dinamika stabilitas ekonomi nasional,” katanya.
Namun, persoalannya kemudian adalah sejauh mana reshuffle tersebut benar-benar dimaksudkan sebagai evaluasi kinerja kabinet. Jika pemerintah ingin menggunakan reshuffle untuk memperbaiki kinerja, Jamiluddin menilai evaluasi semestinya tidak berhenti pada Menteri Keuangan. Apalagi, tuntutan perubahan juga mengemuka terhadap sejumlah menteri lain di tengah ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah.
“Dua hal itu bisa saja membuat Prabowo tak berkenan, bahkan marah. Akibatnya, Prabowo terkesan melakukan reshuffle mendadak,” tegasnya.
Jamiluddin menilai masih ada menteri bidang ekonomi yang semestinya masuk dalam evaluasi pemerintah. Ia menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menurutnya, jika reshuffle dilakukan untuk menjawab tuntutan publik, pergantian seharusnya didasarkan pada evaluasi kinerja yang lebih menyeluruh, bukan hanya menyasar satu pos kementerian.
“Publik memang sudah mengharapkan Prabowo mereshuffle menterinya. Namun sayangnya reshuffle hanya untuk menteri keuangan. Padahal masih banyak menteri bidang ekonomi yang layak di-reshuffle, seperti Menteri ESDM Bahlil dan Menko Pangan Zulkifli Hasan,” ujarnya.
Sorotan serupa, kata Jamiluddin, juga belum menyentuh menteri bidang politik dan penegakan hukum. Kondisi itu membuat reshuffle dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.
“Reshuffle yang dilakukan Prabowo tampaknya belum menyentuh substansi persoalan kabinetnya. Kesannya hanya tambal sulam,” pungkas Jamiluddin.
