Sudutkota.id – Menjelang pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang melontarkan kritik keras terhadap pola penataan birokrasi yang dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Mutasi diminta tidak sekadar menjadi agenda rotasi atau perpindahan jabatan, melainkan harus mampu mengakhiri praktik kekosongan jabatan yang selama ini dinilai menghambat efektivitas pemerintahan.
Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, saat dikonfirmasi Sudutkita.id, Sabtu (4/7/2026). Menurutnya, mutasi yang tinggal menghitung hari menjadi ujian bagi keseriusan Pemkab Malang dalam membangun birokrasi yang profesional, berbasis kompetensi, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mutasi jangan hanya menjadi agenda memindahkan pejabat dari satu kursi ke kursi lainnya. Yang paling penting adalah menyelesaikan persoalan mendasar, yakni banyaknya jabatan strategis yang hingga sekarang masih kosong,” tegas Zulham.
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, hingga awal Juli 2026 masih terdapat 22 jabatan strategis yang belum diisi pejabat definitif. Jabatan tersebut terdiri dari empat posisi pimpinan tinggi pratama (eselon II), delapan sekretaris dinas, dan sepuluh kepala bidang yang masih dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau bahkan belum terisi.
Menurut Zulham, kondisi tersebut menunjukkan proses kaderisasi dan manajemen sumber daya aparatur di lingkungan Pemkab Malang belum berjalan maksimal. Padahal dalam beberapa tahun terakhir mutasi dan pelantikan pejabat sudah beberapa kali dilakukan.
“Yang menjadi pertanyaan, mengapa jabatan kosong masih begitu banyak? Kalau sistem kaderisasi berjalan baik, setiap ada pejabat pensiun atau bergeser pasti sudah ada figur yang siap mengisi. Jangan sampai jabatan Plt justru menjadi kondisi yang dianggap biasa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah organisasi perangkat daerah yang dipimpin pejabat rangkap jabatan. Salah satunya Dinas Sumber Daya Air yang masih dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Inspektur, hingga salah satu Staf Ahli Bupati juga belum memiliki pejabat definitif.
Bagi Zulham, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi mengganggu percepatan pengambilan keputusan, efektivitas koordinasi, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tak berhenti di situ, ia juga mengkritisi pola penunjukan Pelaksana Tugas yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi. Menurutnya, masih ditemukan pejabat berlatar belakang teknis yang diberi amanah menjalankan fungsi administratif sebagai sekretaris dinas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kemampuan dan tanggung jawab jabatan.
“Penempatan pejabat harus berbasis kompetensi, bukan sekadar mengisi kekosongan. Kalau sejak awal tidak sesuai kapasitasnya, maka organisasi yang akan menanggung dampaknya,” katanya.
Zulham menegaskan Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal secara serius pelaksanaan mutasi yang segera digelar. Ia berharap Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk mengakhiri persoalan jabatan kosong yang selama ini terus berulang.
“Mutasi kali ini harus menjadi titik balik pembenahan birokrasi. Jangan sampai setelah pelantikan selesai, masyarakat kembali disuguhi daftar panjang jabatan kosong dan pejabat Plt. Yang dibutuhkan masyarakat adalah birokrasi yang kuat, profesional, dan mampu bekerja maksimal, bukan sekadar rotasi tanpa penyelesaian masalah,” pungkas Zulham.
