Sudutkota.id – DPRD Kabupaten Malang bersama Pemerintah Kabupaten Malang menggelar Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Kamis (18/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, dan dihadiri Bupati Malang, Sanusi, Wakil Bupati Malang, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah. Kegiatan di Kepanjen itu diikuti sekitar 110 peserta dari berbagai unsur pemerintahan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 harus menjadi instrumen kontrol yang nyata terhadap kinerja pemerintah daerah, bukan hanya agenda administratif tahunan.
Ia menyampaikan bahwa DPRD telah menerima dokumen pertanggungjawaban APBD dan akan melakukan pembahasan mendalam melalui fraksi, komisi, hingga Badan Anggaran. Menurutnya, proses tersebut penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“APBD ini bukan sekadar angka dan laporan serapan. Yang paling penting adalah sejauh mana program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Darmadi.
Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program di sejumlah sektor. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih serius dalam memperkuat sistem perencanaan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun program yang kurang berdampak.
Darmadi menegaskan, DPRD akan memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan antar kecamatan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah. DPRD, kata dia, tidak hanya berfungsi menyetujui anggaran, tetapi juga memastikan adanya akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami ingin memastikan pengelolaan APBD semakin terbuka, terukur, dan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Malang Sanusi dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan di berbagai sektor strategis, terutama pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.
Di sektor pendidikan, Pemkab Malang mendorong penguatan program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan kesenjangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah.
“Pemerintah daerah terus berupaya agar tidak ada anak di Kabupaten Malang yang tertinggal dalam akses pendidikan. Sekolah Rakyat ini menjadi bagian dari komitmen tersebut,” ujar Sanusi.
Dalam bidang pengembangan wilayah, Sanusi menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah mematangkan konsep penataan Alun-Alun Kepanjen sebagai ikon ibu kota kabupaten. Selain itu, kawasan sekitar Stadion Kanjuruhan juga dirancang menjadi ruang terbuka publik yang lebih tertata dan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita ingin kawasan pusat pemerintahan ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga ruang yang hidup, yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Sanusi menegaskan percepatan pembangunan jalur penghubung Pagak–Kalipare–Donomulyo–Bantur yang dinilai strategis untuk membuka keterisolasian wilayah selatan Kabupaten Malang. Menurutnya, konektivitas wilayah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk sektor pariwisata pesisir.
“Pembangunan jalan ini bukan hanya soal fisik, tetapi bagaimana membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah selatan,” ujar Sanusi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan BUMN maupun pihak swasta dalam pengelolaan aset daerah agar lebih produktif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Sanusi juga menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus berorientasi pada hasil dan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya berhenti pada laporan serapan anggaran. Yang kita kejar adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkas Sanusi.
