Sudutkota.id – Persoalan kesiapsiagaan bencana kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan ketahanan logistik kebencanaan di kawasan Indonesia Timur yang selama ini dinilai kerap menjadi “penyangga” kebutuhan daerah lain.
Peringatan itu disampaikan Selly saat meninjau Gudang Logistik Regional Timur milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, keberadaan gudang logistik yang memadai tidak akan berarti apabila stok bantuan di dalamnya terus terkuras untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana di wilayah lain.
Indonesia Timur, kata Selly, menghadapi risiko kerawanan yang serius apabila cadangan logistik yang tersedia terus dialihkan untuk menangani bencana di Pulau Jawa maupun Sumatera. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat respons ketika bencana terjadi di kawasan timur yang memiliki tantangan geografis dan distribusi lebih kompleks.
“Cadangan logistik, tenda pengungsian, hingga lumbung sosial harus tersedia secara merata di seluruh provinsi, khususnya di kawasan Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis dan akses distribusi yang tidak mudah,” ujar Selly.
Pernyataan itu mengungkap persoalan mendasar dalam tata kelola logistik kebencanaan nasional. Selama ini, distribusi bantuan sering kali berpusat pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan akses transportasi lebih mudah. Akibatnya, daerah-daerah di Indonesia Timur berisiko kehilangan stok darurat yang justru dibutuhkan ketika bencana datang tanpa peringatan.
“Kita tidak boleh membiarkan daerah-daerah di Indonesia Timur kehilangan cadangan logistiknya. Ketika bencana terjadi, masyarakat membutuhkan respons cepat dan bantuan yang siap disalurkan kapan saja,” katanya.
Sorotan Selly tidak berhenti pada persoalan distribusi logistik. Ia juga mengkritisi minimnya alokasi anggaran kebencanaan yang dimiliki Kementerian Sosial. Menurut dia, anggaran yang tersedia saat ini belum cukup untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang kuat di negara yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap aspek mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dibandingkan program bantuan sosial reguler. Padahal, frekuensi bencana alam yang tinggi menuntut negara memiliki cadangan logistik yang memadai dan tersebar merata.
“Selama ini perhatian anggaran lebih banyak tertuju pada program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Program tersebut memang penting, tetapi kesiapsiagaan bencana juga harus menjadi prioritas karena merupakan bagian dari tugas negara dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat,” pungkas Selly
Komisi VIII DPR, lanjutnya, akan mendorong Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk memperkuat sistem logistik kebencanaan nasional.
Penguatan itu dinilai mendesak agar distribusi bantuan tidak lagi bergantung pada perpindahan stok dari satu wilayah ke wilayah lain yang berpotensi menciptakan kerentanan baru.
Kunjungan kerja ke Makassar menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kesiapan pemerintah menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Bagi Selly, perlindungan sosial tidak hanya berbicara soal bantuan tunai dan subsidi, tetapi juga kemampuan negara menjamin keselamatan warga ketika bencana datang.
“Distribusi bantuan harus lebih cepat, tepat sasaran, dan tidak membuat satu daerah kehilangan cadangan logistiknya demi menutupi kekurangan di daerah lain,” tutupnya.
