Sudutkota.id – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026 kembali menjadi sorotan. Meski proses seleksi sudah berjalan, berbagai keluhan dan aspirasi dari masyarakat mendorong Komisi X DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang menjadi gerbang masuk perguruan tinggi tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengatakan pembahasan mengenai SPMB seharusnya tidak lagi berkutat pada persoalan teknis yang berulang setiap tahun. Menurut dia, perguruan tinggi seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing global.
“Tujuan kita sama, yaitu mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas dan melahirkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat global. Karena itu, perguruan tinggi tidak seharusnya terus disibukkan dengan persoalan internal yang berulang,” ujar Kurniasih kepada wartawan sudutkota.id, Rabu (24/6/2026).
Ia menilai berbagai polemik yang muncul dalam pelaksanaan SPMB menunjukkan masih adanya celah dalam sistem seleksi yang perlu dibenahi. Komisi X, kata dia, telah menerima berbagai masukan dari akademisi, profesor, pakar pendidikan, hingga masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Menurut Kurniasih, DPR akan memotret secara menyeluruh pelaksanaan SPMB 2026, termasuk mengkaji kelebihan dan kekurangan setiap jalur penerimaan mahasiswa, mulai dari jalur prestasi, tes berbasis komputer, hingga jalur mandiri yang selama ini kerap menuai kritik terkait transparansi dan keadilan.
“Kami akan melihat secara objektif apa saja kelebihan dan kekurangan dari setiap jalur. Tidak ada sistem yang sempurna. Yang penting adalah bagaimana seluruh data dan masukan yang masuk dapat diformulasikan menjadi rekomendasi yang lebih adil bagi semua calon mahasiswa,” katanya.
Evaluasi tersebut dinilai penting karena akses pendidikan tinggi masih menjadi persoalan bagi banyak keluarga. Di tengah meningkatnya persaingan masuk perguruan tinggi negeri, DPR menilai sistem seleksi harus mampu menjamin kesempatan yang setara tanpa membebani peserta dengan ketidakpastian maupun biaya yang berlebihan.
Selain menyoroti proses penerimaan mahasiswa baru, Komisi X juga memberi perhatian pada pelaksanaan masa orientasi mahasiswa baru yang akan segera berlangsung di berbagai kampus.
Kurniasih mengingatkan para rektor agar memastikan kegiatan orientasi menjadi ruang pembinaan yang positif, bukan ajang perpeloncoan yang berpotensi melahirkan praktik kekerasan maupun intimidasi.
“Masa orientasi harus menjadi kesan pertama yang menyenangkan bagi mahasiswa baru. Mereka harus disambut dengan baik, diberikan motivasi dan semangat untuk belajar, serta dibangun rasa memiliki terhadap kampusnya,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak boleh ada lagi praktik perundungan, pelecehan, maupun intimidasi yang mengatasnamakan tradisi kampus. Menurut dia, mahasiswa baru merupakan calon pemimpin masa depan yang harus dibina melalui pendekatan edukatif, bukan tekanan psikologis.
Meski mengakui praktik perpeloncoan saat ini jauh berkurang dibandingkan masa lalu, Kurniasih menegaskan kampus tidak boleh lengah. Satu kasus saja, kata dia, cukup untuk mencoreng wajah pendidikan tinggi dan merusak kepercayaan publik.
“Pendidikan tinggi harus menjadi ruang yang aman dan bermartabat. Jangan sampai masih ditemukan kasus-kasus kekerasan atau intimidasi dalam bentuk apa pun,” katanya.
