Sudutkota.id – Wacana penerapan parkir berlangganan di Kota Malang kembali menjadi perbincangan panas. DPRD Kota Malang memberi sinyal tegas, bahwa kebijakan tersebut belum waktunya diterapkan.
Alih-alih memaksakan skema baru, legislatif justru mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang untuk membenahi dan memaksimalkan sistem parkir yang sudah berjalan.
Anggota DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi menilai, potensi pendapatan parkir berlangganan yang disebut bisa mencapai Rp 83 Miliar per tahun memang menggiurkan. Namun, ia mengingatkan, kebijakan publik tidak bisa hanya bertumpu pada hitungan angka tanpa melihat kesiapan riil di lapangan.
“Secara potensi memang besar, tapi implementasinya tidak sesederhana itu. Kondisi masyarakat Kota Malang harus menjadi pertimbangan utama,” tegas Dito, pada Sudutkota.id, Jumat (27/2/2026).
Ia mengurai, karakter Kota Malang berbeda dengan sejumlah daerah lain di Jawa Timur yang lebih homogen. Kota pendidikan ini dipenuhi pendatang, khususnya mahasiswa dari berbagai daerah. Banyak di antaranya masih menggunakan kendaraan dengan pelat nomor luar daerah.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi batu sandungan serius jika parkir berlangganan dipaksakan. Efektivitas penarikan retribusi bisa tidak optimal, sementara di sisi lain berisiko menimbulkan resistensi di masyarakat.
“Kalau mayoritas warga lokal mungkin lebih mudah. Tapi Malang ini kota tujuan pendidikan, mobilitas pendatang sangat tinggi. Ini harus dihitung betul,” ujarnya.
Atas dasar itu, DPRD Kota Malang untuk sementara tidak memasukkan skema parkir berlangganan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Parkir yang tengah dibahas bersama eksekutif.
Meski menahan opsi berlangganan, Dito justru memberi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Dishub. Ia menilai masih banyak celah kebocoran dan potensi yang belum tergarap maksimal dari sistem parkir konvensional yang ada saat ini.
Menurutnya, optimalisasi parkir tepi jalan umum, penataan kantong parkir khusus, hingga pembenahan tata kelola juru parkir harus menjadi prioritas jangka pendek. Jika fondasi ini belum kuat, skema secanggih apa pun berisiko tidak efektif.
“Yang realistis sekarang adalah bereskan dulu yang ada. Maksimalkan parkir tepi jalan, tertibkan jukir, dan perkuat pengawasan. Jangan lompat ke sistem baru kalau yang lama saja belum optimal,” sentilnya.
Meski demikian, DPRD tidak menutup pintu sepenuhnya. Parkir berlangganan tetap dipandang sebagai opsi masa depan, asalkan didahului kajian komprehensif, pemetaan sosial yang matang, serta kesiapan sistem yang benar-benar solid.
“Kalau nanti semua variabel sudah siap data kendaraan valid, sistem kuat, jukir tertata, baru bisa dipertimbangkan. Jangan sampai kebijakan bagus di konsep, tapi bermasalah di lapangan,” pungkas Dito.
