Daerah

Cabai Meledak Rp120 Ribu, SPHP dan Minyakita Menghilang dari Pasar Kota Malang

51
×

Cabai Meledak Rp120 Ribu, SPHP dan Minyakita Menghilang dari Pasar Kota Malang

Share this article
Cabai Meledak Rp120 Ribu, SPHP dan Minyakita Menghilang dari Pasar Kota Malang
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa didampingi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat saat meninjau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Klojen, Kota Malang, Jumat (29/5/2026).(foto:sudutkota.id/mit)

Sudutkota.id – Lonjakan harga cabai rawit hingga menembus Rp120 Ribu per kilogram di Kota Malang akhirnya memaksa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa turun langsung ke pasar tradisional, Jumat (29/5/2026).

Namun di balik sidak tersebut, muncul persoalan yang lebih serius, beras medium SPHP dan Minyakita justru dilaporkan langka di sejumlah pasar.

Didampingi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Khofifah melakukan pemantauan di Pasar Klojen hingga Pasar Bentoel, Ciptomulyo, Kecamatan Sukun. Dari hasil dialog dengan pedagang, gubernur mendapati distribusi dua komoditas subsidi pemerintah itu disebut sudah cukup lama tidak masuk pasar.

Temuan ini langsung memunculkan sorotan terhadap pengawasan distribusi pangan murah pemerintah yang dinilai belum maksimal. Di tengah klaim stok aman, masyarakat justru kesulitan menemukan barang di lapangan.

“Sembako ini tiap hari kami update dinamikanya. Tapi ternyata di pasar ini beras medium SPHP sudah lama tidak tersuplai. Begitu juga Minyakita,” ujar Khofifah di sela sidak.

Khofifah mengakui persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Malang. Sebab, SPHP dan Minyakita selama ini menjadi penyangga kebutuhan masyarakat menengah ke bawah saat harga pangan terus melonjak.

Menurutnya, Pemprov Jatim akan segera melakukan koordinasi dengan Bulog terkait tersendatnya distribusi tersebut.

“Ini menjadi catatan bagi kami untuk berkoordinasi dengan Bulog. Karena Minyakita dari Bulog, begitu juga beras medium SPHP,” katanya.

Ironisnya, di saat distribusi bermasalah, Pemprov Jatim justru mengklaim stok beras medium SPHP di Jawa Timur dalam kondisi melimpah mencapai sekitar 3,2 juta ton. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait rantai distribusi yang dinilai belum mampu menjangkau pasar secara merata.

Di sisi lain, tekanan inflasi pangan di Kota Malang juga semakin terasa. Harga bawang merah kini naik di kisaran Rp55 Ribu hingga Rp60 Ribu per kilogram dari sebelumnya Rp35 Ribu sampai Rp45 Ribu.

Namun lonjakan paling tajam terjadi pada cabai rawit. Di beberapa pasar tradisional Kota Malang, harga cabai sudah menembus Rp100 Ribu hingga Rp120 Ribu per kilogram. Meski demikian, masih ditemukan harga sekitar Rp80 Ribu di sejumlah titik lain.

Perbedaan harga yang cukup ekstrem antar pasar itu dinilai menunjukkan distribusi pasokan yang belum stabil. Pemerintah daerah pun didorong tidak hanya rutin melakukan sidak, tetapi juga memastikan langkah konkret pengendalian harga berjalan efektif.

Khofifah menilai kerja sama antar daerah menjadi langkah penting untuk menekan gejolak harga pangan dan mengantisipasi inflasi.

“Kerja sama antar daerah menjadi penting supaya penyebab potensi inflasi bisa segera dikendalikan,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa Pemkot Malang tidak akan tinggal diam melihat lonjakan harga dan mulai langkanya sejumlah komoditas subsidi di pasar tradisional.

Menurutnya, pengawasan distribusi akan diperketat bersama dinas terkait agar pasokan bahan pokok tetap tersedia dan harga tidak semakin memberatkan masyarakat.

“Kami bersama TPID dan dinas terkait akan terus turun ke lapangan melakukan pemantauan langsung. Yang paling penting saat ini adalah memastikan distribusi berjalan lancar dan stok di pasar benar-benar tersedia. Karena kalau suplai terganggu, otomatis harga akan melonjak dan masyarakat kecil yang paling terdampak,” ujar Wahyu.

Ia juga mengakui kenaikan harga cabai dan kelangkaan SPHP maupun Minyakita sudah mulai dikeluhkan warga dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi, Bulog, hingga distributor akan terus dilakukan agar pasokan segera normal kembali.

“Kami tidak ingin masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok, apalagi ini menyangkut barang subsidi yang memang dibutuhkan warga. Maka langkah pengendalian akan terus kami lakukan bersama pemerintah provinsi dan seluruh stakeholder terkait,” tegasnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *