Sudutkota.id – Pemerintah Kota Malang menetapkan arah kebijakan anggaran 2026 dengan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (5/11/2025).
Dalam paparannya, Wahyu menjelaskan bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,113 Triliun. Angka tersebut berasal dari tiga sumber utama, yaitu PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Pendapatan daerah 2026 dirancang dengan prinsip realistis dan berimbang. Fokus utama kami adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD serta memastikan dana transfer digunakan tepat sasaran,” tegas Wahyu.
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp619 Miliar
PAD menjadi tulang punggung keuangan Kota Malang dan diproyeksikan tumbuh positif dibanding tahun sebelumnya.
Rinciannya:
Pajak Daerah sekitar Rp450 Miliar.
Termasuk pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PBB-P2, dan BPHTB. Optimalisasi dilakukan melalui sistem digital e-tax dan tapping box di sektor jasa dan kuliner.
Retribusi Daerah sekitar Rp45 Miliar.
Meliputi retribusi parkir, persampahan, pelayanan kesehatan, dan izin tertentu.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sekitar Rp30 Miliar.
Bersumber dari laba BUMD seperti Perumda Tugu Tirta dan Bank Daerah.
Lain-lain PAD yang Sah sekitar Rp94 Miliar.
Berasal dari kerja sama pemanfaatan aset, sewa fasilitas publik, serta denda administrasi.
Wahyu menegaskan, seluruh OPD di lingkungan Pemkot Malang diminta bekerja keras menggali potensi pendapatan baru, baik dari aset daerah maupun sektor ekonomi kreatif yang sedang tumbuh di kota pendidikan ini.
“Kami ingin PAD menjadi motor penggerak pembangunan, bukan hanya angka dalam laporan keuangan,” kata Wahyu.
2. Pendapatan Transfer: Rp1,057 Triliun
Pendapatan ini bersumber dari pemerintah pusat melalui berbagai skema dana, baik rutin maupun berbasis kinerja.
Rinciannya:
Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp745 Miliar
Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp312 Miliar. (terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur).
Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) belum dimasukkan ke dalam struktur APBD karena masih menunggu surat keputusan resmi dari Kementerian Keuangan RI.
“Kami akan menyesuaikan kembali setelah DBHCHT dialokasikan secara resmi. Prinsipnya, setiap rupiah transfer harus kembali ke masyarakat melalui program prioritas,” jelas Wahyu.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp55 Miliar
Komponen ini berasal dari pendapatan hibah, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, serta penerimaan lainnya yang tidak termasuk PAD dan transfer.
Dana ini akan diarahkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.
Fokus 2026: Mandiri, Transparan, dan Produktif
Wahyu menambahkan, arah kebijakan pendapatan tahun 2026 menekankan pada tiga hal:
Kemandirian fiskal daerah dengan meningkatkan PAD secara progresif.
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap sumber penerimaan daerah.
Produktivitas anggaran, agar setiap rupiah yang masuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia berharap DPRD Kota Malang dapat segera membahas Raperda APBD 2026 bersama pemerintah daerah agar penetapan anggaran bisa dilakukan tepat waktu.
“Dengan dukungan dewan dan masyarakat, kami ingin memastikan setiap kebijakan fiskal membawa manfaat nyata. Malang harus terus tumbuh dengan kekuatan sendiri,” tutup Wahyu.
