Sudutkota.id – Fenomena lebih dari 60 ribu calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 namun tidak melakukan daftar ulang menjadi sorotan serius.
Kondisi ini dinilai mencerminkan masih besarnya kesenjangan akses pendidikan tinggi di Indonesia, terutama bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Berdasarkan data pemerintah, lebih dari 60 ribu peserta atau sekitar 10 persen dari total sekitar 580 ribu calon mahasiswa yang diterima melalui jalur SNBP tidak melanjutkan proses registrasi di perguruan tinggi negeri (PTN).
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai angka tersebut merupakan ironi di tengah tingginya minat masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi.
“Data yang dirilis pemerintah menunjukkan sekitar 60 ribu calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang melalui jalur SNBP. Ini menjadi kondisi yang paradoks,” ujar Puguh, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, tingginya biaya pendidikan, khususnya besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), masih menjadi hambatan utama yang membuat ribuan calon mahasiswa mengurungkan niat untuk berkuliah meski telah berhasil lolos seleksi.
Ia menilai keberadaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah belum mampu menjawab persoalan secara menyeluruh karena kuota penerima masih terbatas dibandingkan jumlah calon mahasiswa yang membutuhkan bantuan.
“Semangat belajar anak-anak kita sangat besar, tetapi akses pendidikan tinggi belum sepenuhnya mampu menjawab semangat itu. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya,” katanya.
Puguh mengusulkan agar pemerintah mengintegrasikan data sosial ekonomi calon mahasiswa sejak awal proses seleksi nasional. Dengan identifikasi peserta yang berasal dari keluarga kategori desil 1 hingga desil 4, bantuan biaya pendidikan dapat diberikan lebih cepat sehingga tidak ada mahasiswa yang batal kuliah akibat keterbatasan ekonomi.
“Kalau sejak awal sudah terdata berasal dari desil 1 sampai desil 4, mereka harus mendapat kepastian bantuan. Jangan sampai mereka lolos seleksi, tetapi akhirnya batal kuliah karena tidak mampu membayar UKT,” tegasnya.
Selain memperluas akses bantuan pendidikan, ia juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan penetapan UKT di perguruan tinggi negeri agar lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Menurut Puguh, kebijakan biaya kuliah yang lebih adaptif perlu diiringi dengan peningkatan dukungan anggaran pemerintah melalui skema subsidi maupun bantuan pendidikan lainnya sehingga kesempatan memperoleh pendidikan tinggi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, Puguh turut menyoroti persoalan kesejahteraan dosen yang dinilainya masih jauh dari ideal. Ia menyebut masih terdapat tenaga pendidik yang menerima penghasilan rendah, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
“Ini bagian dari potret kusut dunia pendidikan kita. Bagaimana ingin menciptakan generasi unggul kalau tenaga pendidiknya sendiri belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan peningkatan kesejahteraan dosen melalui sertifikasi, subsidi, maupun skema pengangkatan sebagai aparatur sipil negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Puguh, penyelesaian persoalan biaya kuliah dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam upaya membangun kualitas pendidikan nasional.
“Kalau kesejahteraan dosen terjamin, mereka bisa lebih fokus mendidik dan mencetak generasi yang unggul serta berdaya saing. Begitu juga mahasiswa dari keluarga kurang mampu harus mendapat kepastian bantuan agar tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi,” pungkasnya.
