Sudutkota.id– Meningkatnya animo masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat dinilai menjadi sinyal positif bahwa kebijakan pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin mulai mendapat kepercayaan publik.
Anggota Komisi E DPRD provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyebut bahwa tingginya minat tersebut menunjukkan program yang digagas pemerintah telah berjalan ke arah yang tepat.
Meningkatnya animo masyarakat juga tercermin dari bertambahnya kapasitas Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Data Dinas Sosial Jatim menunjukkan daya tampung naik dari sekitar 2.350 siswa pada tahun ajaran 2025/2026 menjadi 5.370 siswa pada 2026/2027.
Dinsos Jatim juga menyebutkan di sejumlah daerah jumlah calon peserta didik jenjang SMP dan SMA bahkan telah memenuhi hingga melampaui target yang ditetapkan.
Sementara itu secara nasional, Kementerian Sosial menargetkan Sekolah Rakyat menampung 30.000 siswa pada 2026 dan meningkat menjadi 100.000 siswa pada 2027
Menurut Puguh, fenomena tersebut setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, semakin baiknya validasi data masyarakat miskin melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga keluarga yang memang berhak memperoleh layanan pendidikan dapat teridentifikasi dengan lebih akurat.
“Saya pikir fenomena naiknya siswa yang berminat ke Sekolah Rakyat sekaligus menjadi potret lanskap demografi masyarakat kita. Bisa jadi ini menunjukkan proses validasi data pemerintah berjalan semakin baik, sehingga masyarakat pada desil 1 sampai 3 yang memang berhak menjadi peserta didik Sekolah Rakyat jumlahnya memang cukup banyak,” ujarnya pada Senin 13/7/2026).
Selain itu, Puguh menilai mulai tumbuh kesadaran masyarakat prasejahtera bahwa Sekolah Rakyat merupakan solusi atas keterbatasan akses pendidikan yang selama ini mereka hadapi.
“Sudah mulai muncul kesadaran bahwa Sekolah Rakyat menjadi jawaban bagi keluarga yang selama ini kesulitan menyekolahkan dan mendidik anak-anaknya dengan baik,” katanya.
Sekretaris fraksi PKS DPRD provinsi Jatim itu juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai program strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berasrama dengan fasilitas yang memadai.
“Kita perlu mengapresiasi langkah progresif pemerintah. Dengan fasilitas belajar, asrama, hingga tenaga pendidik yang disiapkan, program ini menjadi investasi besar negara untuk memutus mata rantai kemiskinan,” ungkapnya.
Menurut Puguh, tingginya animo masyarakat menunjukkan program tersebut mulai dipercaya dan dirasakan manfaatnya.
“Semakin banyak masyarakat prasejahtera yang ingin mengakses Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa program yang digagas pemerintah sudah tepat sasaran dan mulai berhasil,” tegasnya.
Meski demikian, Puguh mengingatkan agar tingginya minat masyarakat tetap diimbangi dengan proses seleksi yang ketat agar program benar-benar dinikmati keluarga miskin ekstrem sesuai tujuan awal pembentukannya.
“Saya sepakat penerimaan siswa harus benar-benar disaring. Prioritasnya adalah masyarakat miskin ekstrem agar program ini tetap tepat sasaran. Kalau tahun pertama mungkin masih tahap awal, sekarang masyarakat sudah melihat hasilnya sehingga kepercayaan terhadap Sekolah Rakyat semakin meningkat,” pungkasnya.
