Sudutkota.id – Wakil Ketua DPRD Jember, Fatmawati akhirnya angkat bicara terkait polemik terkait rencana eksekutif akan melakukan pinjaman ke pemerintahan pusat sebesar Rp 786,573 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Ia melihat polemik terjadi karena tidak semua paham tujuan dan peruntukkan dana pinjaman atau dana talangan ratusan miliar tersebut.
“Masyarakat mengira pinjaman atau dana talangan tersebut akan membuat beban bagi daerah. Padahal tidak. Bila melihat struktur keuangan daerah cukup sehat. Eksekutif berani pinjam karena postur keuangan daerah sehat dan kuat untuk membayar pinjaman per tahunnya,” ujar anggota dewan dari Partai NasDem ini.
Lebih jauh Fatmawati menjelaskan, rencana pinjaman tersebut masih harus mendapat persetujuan dari pemerintahan pusat.
“Bila pemerintah pusat memberikan pinjaman atau dana talangan kepada Jember, berarti keuangan APBD Jember sehat dan kuat membayar pinjaman nantinya,” ujarnya.
Maka dari itulah, tidak ada alasan untuk menolak rencana Bupati Jember Muhammad Fawait untuk melakukan pinjaman dana ke pusat.
“Sepanjang dana talangan digunakan untuk mempercepat pembangunan dan untuk kebutuhan dasar masyarakat dan layanan publik, kita akan dukung penuh,” ujarnya.
Fatmawati melihat, polemik terjadi karena tidak semua masyarakat paham keperuntukan dana pinjaman tersebut. Padahal, dana talangan ratusan miliar tersebut sudah dirinci untuk apa saja.
Ia menjelaskan, dana pinjaman Rp 786,573 miliar tersebut sekitar Rp 400 miliar akan dipergunakan untuk pembangunan infrastuktur jalan.
“Saat ini masih banyak keluhan masyarakat terkait rusaknya jalan. Masyarakat minta agar perbaikan jalan secepatnya dilakukan. Tapi jika hanya mengandalkan anggaran yang ada saat ini, pembangunan perbaikan jalan tidak bisa dilakukan dalam cakupan luas. Maka dari itu, bupati melakukan pinjaman dana ke pusat untuk mempercepat perbaikan jalan. Dari dana pinjaman tersebut, sebanyak Rp 400 miliar akan digunakan untuk perbaikan jalan,” paparnya.
Selain itu, lanjut Fatmawati, dana pinjaman juga akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar layanan kesehatan.
“Sejak diberlakukannya program berobat gratis melalui UHC (Universal Health Coverage), banyak pasien berobat ke rumah sakit. Akibatnya okupansi pasien melebih tempat tidur yang tersedia,” ujarnya.
Maka dari itulah, Bupati Fawait melakukan percepatan untuk menambah tempat tidur dengan mengembangkan RSD dr Soebandi dan RSD Balung agar pasien tidak terlantar dan terlayani dengan baik.
“Bila hanya mengandalkan anggaran yang ada saat ini, tidak bisa cepat pembangunannya. Tidak bisa selesai tahun 2027. Maka dari itu, bupati mengambil langkah menggunakan dana talangan dari pusat,” tegasnya.
Rencananya, dari dana talangan yang diajukan, sebanyak Rp 130 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi. Sedangkan untuk pembangunan Rumah Sakit Daerah Balung dialokasikan sebesar Rp 56,583 miliar.
“Saya berharap eksekutif lebih gencar memberikan maksud dan tujuan dana pinjaman tersebut kepada masyarakat, agar tidak timbul multitafsir” ujarnya.
Fatmawati menambahkan, dana talangan juga akan diperuntukkan untuk penerangan jalan umum (PJU). ” Saat ini, banyak keluhan dan keinginan masyarakat kondisi jalan di beberapa tempat gelap dan butuh penerangan jalan secepatnya. Jumlahnya cukup banyak titiknya. Untuk mempercepat realisasi keinginan masyarakat, rencananya sebanyak Rp 200 miliar dana pinjaman, akan dialokasikan untuk PJU,” tegasnya.
Sehingga, kata Fatmawati, jika dana talangan tersebut disetujui pemerintah pusat, akan ada puluhan ribu titik PJU yang bakal dipasang, sehingga banyak jalan yang kondisinya masih gelap, akan terang benderang di tahun 2027 nanti.
“Intinya, saya setuju dan mendukung langkah bupati melakukan pinjaman ke pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan realisasi kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
