Sudutkota.id – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menerjunkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data warga miskin.
Langkah ini dilakukan secara menyeluruh, termasuk melibatkan sekretaris daerah (sekda) dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang turut turun langsung ke lapangan. Rata-rata setiap ASN mendapat tugas memverifikasi tiga hingga lima warga. Mereka melakukan pengecekan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan.
Menurut Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait, kebijakan tersebut memang tidak dapat memuaskan semua pihak. Ia mengakui sempat muncul keluhan ASN di media sosial, terutama terkait jarak lokasi verval yang jauh serta medan yang cukup berat.
Terkait hal itu, ia memberikan penjelasan melalui siaran langsung di kanal YouTube “Wadul Guse” pada Minggu malam (19/4/2026).
“Memang setiap kebijakan tidak bisa memuaskan semua pihak. Yang tidak puas biasanya karena belum mendapat penjelasan yang gamblang. Namun setelah dijelaskan, mereka memahami. Ini juga bisa menjadi amal jariyah bagi ASN,” ujarnya.
Gus Fawait menegaskan, kebijakan verval tidak hanya ditujukan kepada guru, tetapi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Ia menjelaskan, tingginya angka kemiskinan di Jember yang selama sekitar satu dekade terakhir berada di peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur menjadi alasan utama kebijakan tersebut.
“Ini kondisi yang harus kita anggap sebagai kejadian luar biasa. Penanganannya pun harus melibatkan semua pihak, tidak bisa hanya satu sektor,” katanya.
Ia menambahkan, melalui verval ini diharapkan diperoleh data yang benar-benar akurat, sehingga bantuan sosial dapat tepat sasaran.
“Jangan sampai warga yang tidak miskin justru menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan malah terabaikan,” tegasnya.
Fawait juga menyebut, tingginya angka kemiskinan berbanding lurus dengan persoalan lain, seperti stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga potensi meningkatnya kriminalitas. Oleh karena itu, intervensi berbasis data akurat menjadi hal yang penting.
Ia mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan langkah serupa, dengan melibatkan seluruh ASN tanpa memandang jabatan.
“Semua turun ke lapangan, mulai eselon II hingga eselon IV. Itu berhasil dilakukan di Surabaya. Kalau Surabaya bisa, kenapa Jember tidak bisa?” ujarnya.
Menjawab kekhawatiran terkait beban kerja, ia memastikan jumlah data yang diverifikasi setiap ASN relatif sedikit, yakni sekitar tiga hingga lima rumah tangga.
“Kadang hanya lima rumah, bahkan ada yang tiga. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak,” jelasnya.
Ia juga menyebut telah menerima laporan bahwa sekda turut turun langsung melakukan verval seperti ASN lainnya.
Gus Fawait menegaskan, tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Selama ini, keluhan masyarakat kerap muncul terkait ketidaktepatan data penerima bantuan.
“Kita sering mendengar keluhan, yang mampu justru mendapat bantuan, sementara yang miskin tidak. Ini bukan berarti kita tidak percaya pada data yang ada, termasuk dari BPS, tetapi kita ingin memperkaya data dengan aspirasi langsung masyarakat,” ungkapnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan ASN untuk meninggalkan ego sektoral dan bekerja bersama dalam mengatasi kemiskinan.
“Tujuan berbangsa dan bernegara adalah menyejahterakan masyarakat. Ukurannya jelas, yaitu menurunnya angka kemiskinan. Ini harus kita kerjakan bersama,” pungkasnya.
Terkait ASN yang sedang hamil atau sakit, Gus Fawait memastikan adanya pengecualian. Mereka tidak diwajibkan turun ke lapangan, dengan syarat menyertakan surat keterangan.
