BLORA, Sudutkota.id – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dindalduk KB) Kabupaten Blora mengalokasikan anggaran Rp1,905 miliar melalui APBD 2026 untuk honor kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dan sub-IMP.
Kabid Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Dindalduk KB Blora, Nurwanto Adi Prakoso, mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional kader yang membantu pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) hingga tingkat desa dan kelurahan.
“IMP dan sub-IMP ini membantu kami dalam pelaksanaan program Bangga Kencana sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” kata Nurwanto di Blora, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, terdapat 295 kader IMP yang masing-masing menerima honor Rp200 ribu per bulan. Sementara 665 kader sub-IMP menerima Rp150 ribu per bulan.
“Dengan jumlah tersebut, total honor yang dialokasikan setiap bulan mencapai Rp158,75 juta atau Rp1,905 miliar dalam setahun,” ujarnya.
Nurwanto menjelaskan, kader IMP dan sub-IMP memiliki sejumlah tugas di tengah masyarakat. Mereka tidak hanya melakukan sosialisasi program Bangga Kencana, tetapi juga memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, pencegahan perkawinan anak, ketahanan keluarga hingga pencegahan stunting.
Selain itu, kader juga membantu penggerakan pelayanan keluarga berencana, pendampingan keluarga, pendataan, hingga pemetaan permasalahan keluarga di wilayah masing-masing.
“Peran mereka menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Karena berada di tingkat desa dan kelurahan, penyampaian informasi program bisa lebih dekat dengan sasaran,” katanya.
Ia menyebut kegiatan yang melibatkan IMP dan sub-IMP rata-rata berlangsung dua hingga tiga kali dalam sebulan. Jika dihitung, terdapat sekitar 24 kegiatan dalam setahun yang mendapatkan dukungan para kader.
Namun, di tengah banyaknya tugas tersebut, besaran honor kader masih berada di angka Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per bulan.
Bila nominal tersebut dibandingkan dengan sekitar 24 kegiatan dalam setahun, honor kader sub-IMP secara sederhana hanya setara sekitar Rp6.250 per kegiatan, sedangkan kader IMP sekitar Rp8.333 per kegiatan. Perhitungan tersebut bahkan belum memasukkan pekerjaan kader di luar kegiatan formal, seperti komunikasi dengan masyarakat, koordinasi, pendataan maupun mobilitas di wilayah masing-masing.
Nurwanto mengatakan besaran honor tersebut masih sama seperti tahun sebelumnya.
“Pola pemberian honor kepada kader IMP dan sub-IMP pada 2026 masih sama dengan pelaksanaan program pada 2025,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi sorotan tersendiri. Sebab, pemerintah daerah menyebut kader memiliki posisi strategis sebagai penghubung langsung antara pemerintah dengan masyarakat, sekaligus membantu menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan keluarga, kependudukan, KB hingga pencegahan stunting.
Dengan demikian, besarnya anggaran yang mencapai Rp1,905 miliar per tahun tidak hanya perlu dilihat dari total nominalnya, tetapi juga dari bagaimana porsi tersebut diterjemahkan menjadi penghargaan yang layak bagi para kader di lapangan.
Apalagi, sebanyak 960 kader disebut menjadi bagian dari pelaksanaan program hingga tingkat desa dan kelurahan.
Persoalannya kemudian bukan semata soal besar kecilnya anggaran, melainkan apakah honor Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per bulan sudah sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diberikan kepada para kader.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya evaluasi terhadap efektivitas anggaran tersebut. Sebab, ketika kader disebut sebagai ujung tombak program di masyarakat, maka kinerja, beban kerja, hingga kesejahteraan mereka semestinya menjadi bagian dari evaluasi penggunaan APBD.
