KOTA MALANG, Sudutkota.id – Polemik perbaikan Pasar Besar Kota Malang kembali mencuat. Di tengah kondisi bangunan yang masih dikeluhkan pedagang, mulai dari kebocoran hingga persoalan penerangan, langkah konkret Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dinilai belum terlihat.
Wakil Ketua Himpunan Pedagang Pasar Malang (Hippama), Agus Priambodo, menilai persoalan Pasar Besar tidak semestinya terus berhenti pada rapat dan koordinasi. Pedagang membutuhkan kepastian mengenai perbaikan, terutama terhadap bagian-bagian bangunan yang dinilai sudah mendesak untuk ditangani.
Hal tersebut disampaikan Agus saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon, Kamis (3/9/2026).
Agus mengatakan, pertemuan yang sebelumnya digelar bersama pihak terkait belum menghasilkan keputusan konkret mengenai realisasi perbaikan Pasar Besar.
“Pertemuan kemarin tidak ada hasilnya. Pembahasannya lebih seperti koordinasi,” ujar Agus.
Menurutnya, pedagang sebenarnya tidak menuntut Pemkot Malang langsung mengalokasikan anggaran besar untuk membongkar dan memperbaiki seluruh bangunan pasar sekaligus.
Justru, kata Agus, pedagang menawarkan solusi yang lebih realistis, yakni perbaikan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat urgensinya.
“Pedagang tidak memaksakan harus langsung berapa miliar. Yang urgen itu kebocoran, plafon dan lampu. Kalau tahun ini dibetulkan bagian yang paling mendesak, tahun depan dilanjutkan bagian lainnya,” tegasnya.
Alasan keterbatasan anggaran yang selama ini muncul juga dipertanyakan. Agus mengakui bahwa jika kebutuhan perbaikan Pasar Besar mencapai sekitar Rp100 miliar, kemampuan APBD tentu menjadi persoalan.
Namun, menurutnya, pemerintah masih bisa memulai dari anggaran yang lebih kecil.
Ia menyebut angka sekitar Rp10 miliar sebagai contoh besaran anggaran yang pernah dibicarakan dalam konteks kemampuan pemerintah.
“Kalau perbaikan Rp100 miliar memang APBD tidak mampu. Tetapi kalau Rp10 miliar masih memungkinkan. Makanya yang kami harapkan tahun ini Rp10 miliar, tahun depan Rp10 miliar,” katanya.
Dengan pola tersebut, pedagang berharap pemerintah tidak lagi menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk menunda seluruh pembenahan.
Bagi Agus, tidak adanya anggaran besar bukan alasan untuk membiarkan kerusakan kecil terus menumpuk hingga menjadi persoalan besar.
Agus menegaskan, kondisi Pasar Besar sudah membutuhkan penanganan nyata. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebocoran bangunan yang dinilai harus segera dibenahi, terutama menghadapi musim hujan.
Selain itu, persoalan penerangan juga menjadi sorotan. Agus bahkan menyinggung adanya kejadian korsleting yang semakin menunjukkan perlunya perhatian terhadap kondisi instalasi di pasar.
“Pasar ini sudah terlantar berapa tahun. Kalau mau diperbaiki, ya mulai dari yang mendesak. Kemarin juga ada korslet. Itu tolong diperbaiki, termasuk lampu dan kebocoran,” ujarnya.
Menurut Agus, perbaikan sederhana seperti atap, kebocoran dan penerangan seharusnya tidak perlu menunggu proyek rehabilitasi besar.
Sebab, kerusakan yang dibiarkan berpotensi mengganggu aktivitas pedagang sekaligus menimbulkan persoalan baru
Agus mengungkapkan, aspirasi pedagang terkait kondisi Pasar Besar sebelumnya juga telah disampaikan kepada Wali Kota Malang, termasuk saat momentum Lebaran.
Menurutnya, saat itu Wali Kota memberikan respons terhadap aspirasi pedagang. Namun, hingga kini pedagang masih menunggu tindak lanjut nyata di lapangan.
“Kami waktu Lebaran juga pernah menyampaikan permintaan ke Pak Wali. Pak Wali bisa mengiyakan,” katanya
.
Karena itu, Agus meminta Pemkot Malang tidak berhenti pada forum koordinasi. Pedagang, kata dia, membutuhkan kejelasan mengenai bagian mana yang diperbaiki, kapan dimulai dan berapa anggaran yang disiapkan.
Pasar Besar, lanjutnya, merupakan pusat aktivitas perdagangan yang setiap hari digunakan pedagang dan masyarakat. Kondisi fisiknya tidak seharusnya hanya menjadi bahan pembahasan dalam rapat, sementara kerusakan di lapangan terus berlangsung.
“Yang kami tekankan sementara ini belum ada. Bagian belakang itu juga kami minta diperbaiki,” tandas Agus.
