Sudutkota.id – Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggema di Kota Malang.
Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan dalam aksi damai yang digelar, Sabtu (20/6/2026) untuk menyuarakan dukungan agar program strategis nasional tersebut tetap dilanjutkan dengan penguatan pengawasan dan evaluasi, bukan dihentikan.
Pantauan Sudutkota.id di lokasi, massa yang didominasi mengenakan pakaian putih memadati area aksi sambil membawa poster dan spanduk berisi dukungan terhadap keberlanjutan MBG.
Mereka berasal dari kalangan petani, peternak, pelaku UMKM, pedagang, relawan, hingga tokoh masyarakat yang mengaku merasakan dampak positif program tersebut terhadap perekonomian lokal.
Ketua Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Malang, Djoni Sudjatmoko mengatakan, aksi ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis terus berjalan di tengah berbagai dinamika yang berkembang.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga telah menciptakan efek ekonomi bagi sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro.
“Gerakan ini berawal dari keresahan para pelaku UMKM, petani, peternak, dan pedagang. Mereka merasakan adanya peningkatan permintaan dan perputaran ekonomi sejak program ini berjalan. Karena itu, kami mengajak masyarakat memberikan dukungan positif agar target penerima manfaat yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai,” ujar Djoni.
Ia menegaskan, apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG, solusi yang tepat adalah melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola, bukan menghentikan program secara keseluruhan. Menurutnya, langkah perbaikan harus difokuskan pada aspek pengawasan dan manajemen agar manfaat yang sudah dirasakan masyarakat tidak hilang.
“Yang perlu diperkuat adalah pengawasannya. Kalau ada kekurangan, benahi sistemnya. Jangan sampai program yang sudah berjalan dan memberikan manfaat luas justru dihentikan,” tegasnya.
Djoni juga menilai MBG memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerataan akses gizi bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya, kebutuhan gizi tidak hanya menjadi persoalan di daerah terpencil, tetapi juga di kawasan perkotaan dan wilayah lain yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Selain itu, ia menyebut keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah membuka peluang usaha bagi banyak pelaku ekonomi lokal. Kebutuhan pasokan telur, sayuran, beras, dan bahan pangan lainnya dinilai mampu menciptakan pasar yang lebih stabil bagi petani dan peternak.
“Ketika permintaan berjalan secara konsisten, pelaku usaha di bawah ikut bergerak. Ini menjadi salah satu nilai tambah dari program MBG karena manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Djoni turut mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme insentif maupun kapasitas pelayanan SPPG agar disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi tujuan utama program.
