Sudutkota.id – Penolakan terhadap rencana pengoperasian Trans Jatim Koridor II di wilayah Malang Raya kembali mengemuka. Ratusan sopir angkutan kota yang tergabung dalam Front Asosiasi Sopir Angkot Malang (Front ASAM) berangkat ke Surabaya, Rabu (29/7/2026), untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sekitar 100 peserta aksi yang dipimpin Ketua Front ASAM, Bambang Kurniawan, berkumpul di kawasan Stasiun Kota Malang sejak pukul 08.00 WIB sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Kota Malang di Jalan Tugu. Sebanyak 20 armada angkot perwakilan berbagai jalur dan tiga kendaraan pribadi ikut dalam rombongan.
Di depan DPRD Kota Malang, massa menggelar seremoni pemberangkatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum bertolak menuju Surabaya sekitar pukul 08.55 WIB. Rombongan mendapat pengawalan dari Satlantas Polresta Malang Kota menuju Kantor DPRD Jawa Timur, Dinas Perhubungan Jawa Timur, dan Kantor Gubernur Jawa Timur.
Aksi berlangsung tertib dan menjadi bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai belum memperhatikan keberlangsungan transportasi umum lokal. Front ASAM menilai operasional Trans Jatim Koridor II berpotensi mengurangi pendapatan sopir angkot yang selama ini telah melayani masyarakat Malang Raya.
Ketua Front ASAM, Bambang Kurniawan, menegaskan bahwa organisasinya tidak menolak modernisasi transportasi, tetapi meminta pemerintah menghadirkan kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh pelaku transportasi.
“Kami tidak menolak kemajuan transportasi umum. Yang kami tolak adalah jika Trans Jatim Koridor II dioperasikan tanpa mempertimbangkan nasib ribuan sopir angkot yang selama puluhan tahun melayani masyarakat. Pemerintah seharusnya mengajak kami berdialog terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap mata pencaharian kami,” ujar Bambang.
Menurutnya, hingga kini belum ada kepastian mengenai skema perlindungan maupun solusi bagi sopir angkot apabila layanan Trans Jatim mulai beroperasi di Malang Raya. Kondisi tersebut, kata Bambang, menimbulkan kekhawatiran karena angkot masih menjadi sumber penghasilan utama ribuan keluarga.
“Kami datang ke DPRD Jawa Timur, Dinas Perhubungan Jawa Timur, dan Kantor Gubernur bukan untuk mencari konflik, tetapi menyampaikan aspirasi. Kami berharap pemerintah tidak hanya melihat aspek modernisasi transportasi, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi terhadap ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari angkutan kota. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik justru mengorbankan masyarakat kecil,” tegasnya.
Front ASAM mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunda pengoperasian Trans Jatim Koridor II hingga dilakukan kajian yang lebih komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi sopir angkot. Mereka juga meminta adanya skema transisi yang jelas agar pengembangan transportasi massal tidak menghilangkan mata pencaharian para pengemudi angkutan kota.
