Sudutkota.id – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Rasiyo menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Namun, ia menilai pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi, terutama pada aspek pengawasan dan sasaran penerima manfaat.
Menurut Rasiyo, cakupan program yang terlalu luas membuat efektivitas penggunaan anggaran perlu dikaji kembali. Terlebih, anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut tergolong sangat besar.
“Program ini sangat bagus. Hanya saja pelaksanaannya terlalu luas atau terlalu makro. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa harus didengar dan dipelajari kembali oleh Presiden Prabowo. Anggarannya sangat besar sehingga perlu dipastikan efektivitas dan ketepatan sasarannya,” ujar Rasiyo saat ditemui di Ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD provinsi Jatim, Senin (15/6/2026).
Politikus Partai Demokrat itu mengusulkan agar penerima manfaat program diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Rasiyo menyampaikan, di daerah perkotaan seperti Kota Surabaya masih terdapat sekolah-sekolah yang siswanya berasal dari keluarga mampu sehingga perlu dilakukan pemetaan yang lebih tepat.
“Pengurangan atau pembatasan sasaran bisa diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan begitu, anggaran yang besar dapat dimanfaatkan lebih efektif,” katanya.
Selain itu, Rasiyo menyoroti lemahnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan program MBG. Ia mengusulkan agar sekolah dilibatkan secara langsung dalam proses pengawasan sehingga distribusi makanan dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.
“Unsur pengawasannya yang masih kurang. Sekolah sebaiknya dilibatkan karena kepala sekolah, guru, dan wali murid dapat ikut mengawasi. Dengan sistem seperti itu, penggunaan dana yang besar bisa dipantau dan hasilnya lebih terukur,” jelasnya.
Terkait aksi mahasiswa yang menyuarakan kritik terhadap program tersebut, Rasiyo menilai hal itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihargai pemerintah. Menurut dia, setiap masukan dari masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan publik.
“Kita negara demokrasi. Ketika masyarakat atau mahasiswa menyampaikan aspirasi, tentu harus didengar dan dievaluasi. Pemerintah perlu melihat apa yang menjadi persoalan di lapangan agar program yang baik ini dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.
