Sudutkota.id – Pengakuan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku kini tak lagi bisa berbicara sembarangan di depan wartawan dinilai mencerminkan tantangan komunikasi politik seorang kepala negara. Bukan gaya bicara yang perlu diubah, melainkan strategi menyampaikan pesan agar tidak memicu salah tafsir, terutama di kalangan publik terdidik dan pelaku pasar.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai karakter pidato Prabowo yang tegas, spontan, dan berintonasi tinggi merupakan identitas personal yang dibentuk oleh latar belakang militernya. Karena itu, gaya tersebut tidak perlu dihilangkan.
“Yang perlu diubah bukan gaya pidatonya, tetapi cara membangun pesan sesuai karakter audiens. Gaya boleh tetap tegas, tetapi substansi pesannya harus disesuaikan,” kata Jamiluddin,Pada Jum’at (10/7/2026).
Pernyataan itu menanggapi pengakuan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026). Dalam pidatonya, Prabowo mengaku kini lebih berhati-hati berbicara ketika banyak wartawan meliput karena khawatir potongan ucapannya justru menjadi sorotan. Pernyataan serupa juga pernah disampaikan saat menghadiri Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, 24 Juni lalu.
Menurut Jamiluddin, selama ini Prabowo lebih sering menggunakan pendekatan emosional dalam pidatonya. Pilihan diksi yang spontan dan bernada keras memang efektif membangun kedekatan dengan pendukung, tetapi belum tentu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pesan yang bersifat emosional dan hanya menampilkan satu sudut pandang (one side issue) efektif untuk kelompok tertentu. Namun bagi kalangan yang lebih terdidik, pendekatan seperti itu kurang meyakinkan karena mereka membutuhkan argumentasi yang rasional dan utuh (both sides issue),” ujarnya.
Ia menilai penggunaan diksi spontan seperti “ndasmu” atau ungkapan bernada keras dapat menimbulkan persepsi berbeda. Sebagian publik menganggapnya sebagai gaya komunikasi yang lugas dan membumi, tetapi sebagian lain menilai pilihan kata semacam itu tidak mencerminkan komunikasi seorang presiden.
Jamiluddin juga mengingatkan bahwa komunikasi politik Presiden tidak hanya dikonsumsi masyarakat umum, tetapi juga pelaku politik, investor, dan pelaku pasar yang kerap membaca setiap pernyataan sebagai sinyal kebijakan.
“Karena itu, pesan Presiden harus mampu membangun keyakinan, bukan sekadar membangkitkan emosi. Yang dibutuhkan kelompok ini adalah narasi yang rasional, utuh, dan memberi kepastian,” ungkapnya
Ia menegaskan tidak tepat membandingkan gaya pidato Prabowo dengan Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo karena setiap presiden memiliki karakter komunikasi yang berbeda. Namun, menurutnya, seorang kepala negara tetap dituntut mampu menyesuaikan cara menyampaikan pesan dengan siapa yang menjadi sasaran komunikasinya.
