Sudutkota.id – Kelangkaan Bio Solar yang terjadi di sejumlah SPBU di Jawa Timur dinilai berpotensi mengganggu roda perekonomian masyarakat.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait ketersediaan bahan bakar bersubsidi agar dampaknya tidak meluas.
Menurut Puguh, Bio Solar merupakan salah satu penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat karena digunakan oleh kendaraan angkutan barang dan jasa.
“Tentu ini menjadi salah satu titik kekhawatiran kita semuanya ketika Bio Solar mulai langka di pasaran, terutama di beberapa wilayah di Jawa Timur. Kita tahu bersama bahwa Bio Solar adalah urat nadi pergerakan ekonomi di tengah masyarakat karena angkutan barang dan jasa sebagian besar menggunakan bahan bakar ini,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Jatim itu mengingatkan, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM sebelumnya telah berkomitmen tidak akan mengutak-atik ketersediaan bahan bakar bersubsidi, khususnya Pertalite dan Bio Solar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Namun fenomena kelangkaan Bio Solar yang terjadi saat ini harus segera mendapat perhatian serius karena dapat memicu efek berantai terhadap perekonomian.
“Ketika Bio Solar langka, tentu pergerakan barang dan jasa akan terganggu. Kalau distribusi terganggu, tarif angkutan akan naik. Efek berikutnya harga-harga kebutuhan masyarakat juga akan ikut naik,” katanya.
Legislator asal Malang itu menilai dampak kelangkaan Bio Solar bukan hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga dapat membebani masyarakat luas akibat meningkatnya biaya distribusi berbagai kebutuhan pokok.
“Efek berantainya sangat besar. Biaya distribusi semakin tinggi, masyarakat yang akhirnya terbebani karena harga-harga ikut naik. Ini tentu bisa mengganggu stabilitas ekonomi bahkan berpotensi menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Puguh mendesak pemerintah segera memberikan kepastian sekaligus menjamin ketersediaan Bio Solar dan Pertalite agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal.
“Saya mendorong pemerintah segera memberikan kepastian dan jaminan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Timur, terkait ketersediaan bahan bakar subsidi, terutama Bio Solar dan Pertalite. Agar ketidakstabilan ekonomi dan potensi persoalan sosial dapat kita hindari,” tukasnya.
Menurut Puguh, apa pun dinamika global yang terjadi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Apapun dinamika politik dan ekonomi global yang terjadi, pemerintah memiliki kewajiban memberikan proteksi terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat,” pungkasnya.
