Sudutkota.id – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Malang terus menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga awal Mei 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mencatat sebanyak 389 kasus DBD dengan tiga pasien meninggal dunia. Angka ini memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pemerintah dan masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdianto, menekankan pentingnya gerak cepat dari semua pihak. Termasuk Dinas Kesehatan dan masyarakat. Ia menyebut, bahwa fogging atau pengasapan harus segera dilakukan. Terutama di wilayah yang telah teridentifikasi adanya kasus.
“Pihak DIMES (Dinkes) harus segera mungkin melakukan tindakan minimalisir, seperti fogging. Walaupun sudah dilakukan berdasar permintaan, tidak mungkin semua wilayah bisa difogging serentak. Perlu ada audiensi dari wilayah, RT atau RW yang datanya jelas. Kalau sudah ada contoh seperti 10 warga yang terindikasi, harus segera ditindak,” kata Eko saat ditemui, Jumat (9/5/2025).
Eko juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri secara dini. Menurutnya, masih banyak warga yang abai terhadap gejala awal DBD.
“Kadang warga menganggap remeh. Hari ini terlihat sehat, besok kondisi drop dan ternyata positif DBD. Apalagi kalau belum masuk BPJS, akhirnya lambat ditangani. Maka, perlu dua hal, tindakan dari Pemkot, dan kesadaran warga untuk cek dini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr. Husnul Muarif, mengungkapkan bahwa angka DBD tahun ini memang belum menyamai tahun lalu. Namun tren peningkatannya perlu diwaspadai.
“Per 2 Mei 2025, tercatat 389 kasus dengan tiga kematian. Tahun 2023 ada 462 kasus, lalu melonjak jadi 777 kasus di 2024. Kalau tidak dikendalikan, bisa jadi lebih parah,” kata Husnul.
Dinkes pun langsung menggencarkan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) berbasis masyarakat, dengan pendekatan 3M Plus, menguras, menutup dan mendaur ulang.
Gerakan 1 Rumah 1 Juru Pemantau Jentik (G1RIJ) juga kembali diaktifkan. Serta kampanye “Malang Resik, Ga Ono Jentik” yang berlangsung mulai 7 hingga 14 Mei 2025. Setiap kader di lapangan bertugas memantau sedikitnya 10 rumah untuk memastikan Angka Bebas Jentik (ABJ) minimal 95 persen.
“DBD bisa jadi wabah jika tidak dicegah dari awal. Kami tekankan gerakan kolektif bersama masyarakat untuk pengendalian. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi semua pihak,” tegas Husnul.
Eko Herdianto juga menambahkan bahwa pihak DPRD akan segera berkoordinasi dengan Dinkes untuk evaluasi dan peningkatan strategi penanggulangan. “InsyaAllah minggu depan kami akan audiensi dengan tim teknis. Harus ada evaluasi agar grafik kasus tidak semakin naik,” tutupnya.(mit)
