JEMBER, Sudutkota.id – Hujan yang mengguyur Kabupaten Jember tidak menyurutkan semangat Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Jember dalam menyampaikan aspirasi.
Massa aksi tetap menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember setelah sebelumnya melakukan long march dari kawasan Double Way Universitas Jember (UNEJ), Jumat (30/10/2026).
Dalam aksi yang mengusung nama #IndonesiaSadar tersebut, gabungan elemen mahasiswa dan masyarakat menyampaikan 18 tuntutan yang mencakup enam bidang, yakni pendidikan, lingkungan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), politik kebijakan, ekonomi, serta kesehatan.
Koordinator Lapangan aksi, Muhammad Dhiya’ Ul Ham, mengatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan hasil penghimpunan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat di Jember untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Kita menghimpun seluruh elemen yang ada di Jember, kemudian melaksanakan aksi pada hari ini dengan beberapa tuntutan yang berasal dari enam bidang dan menghasilkan 18 tuntutan,” ujarnya.
Dhiya’ menjelaskan, salah satu latar belakang aksi tersebut adalah evaluasi terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah memasuki tahun kedua. Menurutnya, sejumlah persoalan masih menjadi perhatian, mulai dari penanganan bencana, kebijakan anggaran pendidikan, hingga prioritas program pemerintah.
Ia juga menyoroti persoalan lingkungan, ekonomi, dan kesehatan yang menurutnya belum mendapatkan penanganan secara serius. Selain itu, pihaknya turut menyuarakan kekhawatiran terhadap dugaan kriminalisasi, kekerasan terhadap aktivis, serta masyarakat sipil.
“Harapan kita, sudah cukup mereka berpidato. Saatnya mereka mendengarkan kita, duduk bersama masyarakat, dan berusaha menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia,” tegas Dhiya’.
Adapun 18 tuntutan yang disampaikan massa aksi meliputi penghentian penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerataan fasilitas serta peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Di bidang lingkungan, massa mendesak percepatan penanganan bencana, penolakan terhadap korporasi yang merusak lingkungan, reformasi agraria, serta penguatan anggaran mitigasi dan pascabencana.
Sementara pada bidang demokrasi dan HAM, mereka menuntut penguatan supremasi sipil, penghentian kriminalisasi masyarakat sipil dan aktivis, serta penuntasan kasus pelanggaran HAM.
Tuntutan lainnya mencakup kebijakan berkeadilan gender, pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola ekonomi, prioritas APBN untuk kepentingan rakyat, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan mahasiswa dan menerima berbagai aspirasi yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut.
Menurut Wahyu, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa juga berkaitan dengan isu yang selama ini disuarakan di tingkat daerah, seperti alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, dampak kebijakan MBG, KDMP, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Kami akan berkomitmen untuk meneruskan bahwa DPRD Kabupaten Jember juga sepemahaman dengan kawan-kawan mahasiswa bahwa sejatinya apa yang harus disampaikan untuk keberpihakan kepada rakyat memang harus dikembalikan,” ungkap Wahyu.
Ia menambahkan, DPRD Jember juga telah menyuarakan peningkatan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dari anggaran yang disebut sekitar Rp8 miliar, pihaknya mengusulkan tambahan kurang lebih Rp4 miliar guna memperkuat penanganan kebencanaan di Kabupaten Jember. Usulan tersebut diharapkan dapat direalisasikan ke depan.
Terkait program MBG, Wahyu menyebut pihaknya juga kerap menyampaikan agar pelaksanaannya memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Aksi demonstrasi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan aspirasi publik.
Di tengah guyuran hujan, massa aksi tetap bertahan menyuarakan tuntutan mereka. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana aspirasi yang telah disampaikan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pemerintah pusat.
