Sudutkota.id – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo mengingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal apabila kenaikan harga gas industri terus membebani sektor manufaktur. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada ratusan ribu tenaga kerja di Jawa Timur.
“Kalau harga gas industri terus mahal, perusahaan manufaktur bisa melakukan PHK massal. Dampaknya bisa sangat besar,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Rasiyo menilai PHK seharusnya menjadi pilihan terakhir. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, perusahaan diminta mencari solusi lain agar tetap mampu mempertahankan tenaga kerja.
“Jangan langsung mengambil langkah PHK. Harus ada pemetaan dan alternatif yang lebih bijaksana. Kasihan para pekerja,” katanya.
Politikus Partai Demokrat itu mengusulkan penerapan sistem kerja bergiliran atau pengurangan jam kerja sebagai opsi sementara dibandingkan memberhentikan karyawan secara permanen.
“Kalau memang kondisi perusahaan sulit, bisa dilakukan secara bergiliran. Misalnya sebagian bekerja lebih dulu, kemudian bergantian. Yang penting jangan langsung di-PHK,” jelasnya.
Menurut Rasiyo, tanggung jawab menjaga keberlangsungan pekerja berada di tangan pengusaha. Namun, pemerintah juga harus hadir dengan kebijakan yang mampu menjaga iklim usaha tetap kondusif.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Yang menampung tenaga kerja adalah pengusaha, sehingga harus dicari jalan keluar terbaik,” tegasnya.
Rasiyo optimistis tekanan terhadap harga gas dapat mereda apabila kondisi geopolitik global kembali stabil. Ia menilai kelancaran distribusi energi dunia akan berpengaruh terhadap penurunan harga gas dan biaya produksi industri.
“Kalau distribusi energi sudah normal, harga gas akan turun. Ditambah nilai tukar dolar yang mulai melemah, itu menjadi sinyal positif bagi dunia usaha,” imbuhnya.
Ia juga mendorong pemerintah terus memperkuat iklim investasi di Jawa Timur agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
“Selain itu, pemerintah pusat diharapkan mencari sumber pasokan gas industri yang lebih kompetitif sehingga industri nasional tidak terbebani harga energi yang tinggi,” pungkasnya.
