KOTA MALANG, Sudutkota.id – Ancaman bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya intensitas hujan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Malang bersama TNI-Polri dan seluruh unsur terkait.
Sejumlah kawasan yang memiliki riwayat banjir, genangan hingga tanah longsor menjadi prioritas pemantauan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem.
Kesiapsiagaan tersebut ditegaskan dalam Apel Siaga Tanggap Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Buring, belakang GOR Ken Arok, Kecamatan Kedungkandang, Jumat (6/11/2026).
Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol. Danang Setiyo Pambudi Sukarno, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa menghadapi potensi bencana, seluruh unsur tidak boleh hanya bergerak setelah kejadian berlangsung. Langkah pencegahan dan kesiapan personel harus dilakukan sejak dini.
“Peralihan musim kemarau menuju musim hujan merupakan periode yang perlu mendapatkan perhatian serius. Meningkatnya intensitas curah hujan berpotensi menimbulkan berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, tanah longsor, pohon tumbang, hingga gangguan terhadap aktivitas dan keselamatan masyarakat,” tegas Danang.
Dia mengingatkan, Kota Malang memiliki sejumlah kawasan dengan karakteristik geografis dan tingkat kerawanan bencana yang berbeda. Pengalaman kejadian pada tahun-tahun sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi agar penanganan ke depan lebih terukur.
Beberapa titik yang menjadi perhatian di antaranya kawasan Tlogomas, sekitar Jalan Soekarno-Hatta (Suhat), serta wilayah di sepanjang bantaran Sungai Brantas yang memiliki kontur tanah dan tebing rawan longsor.
“Kita tidak boleh baru bergerak setelah bencana terjadi. Kita harus hadir lebih awal untuk mencegah, mengantisipasi, dan meminimalkan dampaknya,” ujarnya.
Danang juga menekankan bahwa penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab BPBD ataupun TNI-Polri. Keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), relawan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi situasi darurat.
Dia meminta kesiapan personel dan sarana prasarana benar-benar dipastikan, mulai dari kendaraan operasional, peralatan pencarian dan penyelamatan (SAR), ambulans, perlengkapan medis hingga fasilitas pendukung lainnya.
Selain itu, jajaran kepolisian, khususnya Kapolsek dan Bhabinkamtibmas, diminta meningkatkan pemantauan bersama BPBD dan instansi terkait terhadap kawasan rawan banjir maupun longsor.
“Sinergitas dan kecepatan respons menjadi faktor yang sangat menentukan. Saya minta seluruh unsur TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, relawan, dan seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi efektif serta menghindari ego sektoral,” tandasnya.
Keselamatan masyarakat, lanjut Danang, harus menjadi prioritas utama. Pengamanan lokasi bencana, pengaturan lalu lintas ketika terjadi gangguan jalan, hingga kesiapan evakuasi warga di kawasan berisiko harus diperhitungkan.
Dia juga meminta Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan seluruh unsur kewilayahan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Warga diingatkan menjaga kebersihan drainase, tidak membuang sampah ke sungai, serta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda potensi bencana.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Malang Dandung Djuharianto menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi. Menurutnya, kesiapan pemerintah dan aparat tidak akan cukup apabila tidak dibarengi partisipasi warga.
Dia menyebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah pendukung, termasuk tempat penampungan sementara bagi masyarakat apabila terjadi kondisi darurat serta ketersediaan makanan siap saji.
“BPBD juga menyiapkan tempat-tempat untuk masyarakat apabila nanti terjadi kondisi darurat. Termasuk kebutuhan makanan, misalnya makanan siap saji, juga sudah kita siapkan,” ungkap Dandung.
Namun, dia mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, TNI, maupun Polri.
“Ini tidak bisa hanya dilakukan oleh teman-teman pemerintah Kota Malang dan Kodim. Lebih dari itu, seluruh masyarakat harus terlibat. Kami mohon masyarakat bersama-sama berkolaborasi melakukan pencegahan terhadap terjadinya bencana, khususnya bencana hidrometeorologi,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Heru Mulyono, S.I.P., M.T., menjelaskan bahwa setiap kelurahan mempunyai karakteristik kerawanan bencana yang tidak sama.
BPBD mengidentifikasi empat kategori ancaman, yakni rawan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan gempa bumi. Khusus potensi gempa, seluruh wilayah tetap memiliki risiko, meskipun tingkat kerentanannya dapat berbeda bergantung pada kondisi bangunan dan kekuatan konstruksi.
Heru mencontohkan, kawasan Kelurahan Grogol memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi akibat limpasan air yang tidak tertampung secara optimal oleh saluran drainase.
“Setiap kelurahan memiliki karakter masing-masing. Ada wilayah yang rawan banjir karena limpasan airnya tinggi dan salurannya tidak mampu menampung. Ada juga kawasan yang rawan longsor karena berada di dataran tinggi maupun sepanjang daerah aliran sungai,” jelasnya.
Menurutnya, karakteristik wilayah tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi. Sebab, penanganan banjir tidak bisa disamakan dengan penanganan longsor maupun ancaman gempa bumi.
BPBD juga berupaya membuka akses informasi mengenai peta kerawanan bencana melalui kanal informasi dan situs resmi BPBD agar masyarakat dapat mengetahui potensi ancaman di lingkungan masing-masing.
Heru turut mengingatkan adanya potensi peningkatan risiko akibat intensitas hujan yang tinggi dalam periode tertentu. Meski puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Januari, hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat tetap berpotensi memicu bencana lebih awal.
“Intensitas hujannya tinggi meskipun waktunya pendek. Ini yang membuat risikonya juga tinggi. Karena itu, masyarakat dan seluruh unsur terkait harus meningkatkan kewaspadaan,” pungkasnya.
