Sudutkota.id – Kekosongan jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali memantik sorotan tajam dari anggota DPRD.
Dewan menilai, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut karena berpotensi mengganggu ritme birokrasi hingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
Ketua Fraksi NasDem–PSI, Dito Arief Nurakhmadi, menegaskan bahwa situasi saat ini sudah masuk kategori perlu perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurutnya, banyaknya jabatan strategis yang kosong membuat pengambilan keputusan di sejumlah OPD menjadi tidak optimal.
“Kalau dibiarkan terlalu lama, ini bukan hanya soal internal birokrasi, tapi bisa langsung berdampak ke pelayanan masyarakat,” tegasnya, Rabu (21/5/2026).
Dito mengungkapkan, saat ini terdapat 8 jabatan eselon II di Pemkot Malang yang belum terisi secara definitif. Seluruh posisi tersebut sementara dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt), namun dinilai tidak ideal untuk menjalankan kebijakan jangka panjang.
Ia menilai, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk percepatan penataan ulang struktur pejabat di lingkungan Pemkot Malang, terutama pada posisi-posisi kunci.
“Ini jabatan strategis semua. Kalau terlalu lama kosong, pasti akan menghambat jalannya organisasi perangkat daerah,” ujarnya.
Menurut Dito, penunjukan Plt memang menjadi solusi sementara, namun tidak dapat dijadikan pola permanen. Sebab, pejabat Plt memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang yang hingga kini masih belum memiliki kepala dinas definitif.
“Banyak keputusan penting yang akhirnya tertahan karena statusnya masih Plt. Padahal OPD seperti DLH itu butuh keputusan cepat,” katanya.
DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota Malang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera membuka proses seleksi terbuka (open bidding) bagi jabatan eselon II yang kosong.
Dito menegaskan, alasan prosedural tidak boleh menjadi penghambat terlalu lama dalam pengisian jabatan penting yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Kalau memang sudah waktunya, segera buka seleksinya. Jangan ditunda-tunda,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar Pemkot mulai serius menerapkan sistem manajemen talenta ASN, agar regenerasi pejabat tidak selalu dilakukan secara mendadak saat terjadi kekosongan jabatan
Sejumlah posisi eselon II yang saat ini belum terisi definitif di lingkungan Pemkot Malang di antaranya, Kepala Inspektorat, Kepala Bakesbangpol, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dua Staf Ahli Wali Kota, Kepala BKPSDM Kepala DLH ,Kepala Bapenda
Kekosongan ini membuat sejumlah OPD hanya berjalan dengan pejabat sementara, yang dinilai tidak cukup kuat untuk menjalankan agenda strategis daerah.
Salah satu posisi yang ikut kosong adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang setelah ditinggalkan Handi Priyanto. Ia diketahui telah dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, sehingga kursi strategis tersebut kini harus segera diisi agar pengelolaan pendapatan daerah tetap berjalan optimal.
Dito menegaskan DPRD tidak mencampuri kewenangan mutlak kepala daerah dalam penentuan pejabat. Namun, sebagai fungsi pengawasan, DPRD wajib mengingatkan agar tidak terjadi stagnasi birokrasi yang berkepanjangan.
“Ini peringatan agar roda pemerintahan tidak tersendat. Dampaknya bisa ke masyarakat,” pungkasnya.
DPRD Kota Malang berharap Pemkot segera mengambil langkah cepat dan konkret agar kekosongan jabatan tidak semakin meluas dan mengganggu kinerja pelayanan publik di daerah.
