Sudutkota.id – Polemik pelaksanaan wisuda tingkat SD dan SMP di Kota Malang kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kota Malang. Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Hardianto, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah serius menyikapi maraknya tarikan biaya wisuda yang dinilai semakin memberatkan wali murid.
Menurut Eko, Komisi D menemukan berbagai fakta di lapangan terkait pelaksanaan wisuda sekolah yang kini seolah berubah menjadi kegiatan wajib. Bahkan, siswa maupun orang tua disebut mendapat tekanan ketika memilih tidak mengikuti kegiatan tersebut.
“Kami menemukan fakta terkait wisuda SD dan SMP ini seolah-olah wajib. Ketika ada siswa yang tidak ikut, anaknya dipanggil, orang tuanya dipanggil. Ini kan berbahaya kalau terus dibiarkan,” ujar Eko, Jumat (22/5).
Politisi senior PDI Perjuangan itu menilai, sejumlah narasi yang disampaikan kepada siswa maupun wali murid sudah mengarah pada bentuk intimidasi terselubung. Misalnya, siswa ditanya apakah tidak ingin sekolahnya maju atau tidak ingin meninggalkan kesan baik saat lulus.
“Kalimat-kalimat seperti itu bisa membuat anak tertekan dan tidak percaya diri. Padahal ujung-ujungnya tetap soal pembayaran wisuda,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi tren wisuda sekolah yang digelar secara mewah di hotel-hotel dan dianggap sebagai kebutuhan utama. Menurutnya, wisuda di tingkat SD dan SMP sejatinya tidak memiliki urgensi akademik sebagaimana di perguruan tinggi.
“Wisuda itu identik dengan capaian kompetensi baru. Kalau SD dan SMP sebenarnya tidak ada urgensi seperti itu. Cukup perpisahan sederhana di sekolah sebenarnya sudah lebih dari cukup,” katanya.
Eko menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini harus menjadi perhatian utama. Sebab setelah anak lulus, orang tua masih dihadapkan pada berbagai kebutuhan pendidikan lain seperti pembelian seragam, sepatu, perlengkapan sekolah hingga biaya masuk ke jenjang berikutnya.
“Jangan sampai orang tua dibebani lagi hanya demi euforia wisuda yang manfaatnya kecil. Lebih baik anggaran itu dipakai untuk kebutuhan sekolah anak berikutnya,” ujarnya.
Komisi D DPRD Kota Malang pun memastikan akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk melakukan koordinasi terkait maraknya pelaksanaan wisuda berbiaya tinggi tersebut. Langkah itu dilakukan agar tidak ada lagi praktik pungutan berkedok kegiatan wisuda.
“Kami akan panggil Dinas Pendidikan dan melakukan koordinasi supaya jangan sampai ada lagi tarikan biaya untuk wisuda yang membebani wali murid,” tegas Eko.
Ia juga menyoroti peran komite sekolah yang dinilai sering kali menjadi pihak paling aktif dalam mendorong pelaksanaan wisuda mewah. Menurutnya, komite sekolah seharusnya membantu mencarikan solusi bagi wali murid, bukan justru ikut mendorong kegiatan yang menambah beban masyarakat.
“Kadang yang paling semangat justru komite sekolah. Ini yang nanti juga akan kami bahas. Jangan sampai komite malah menjadi pihak yang memasakkan acara wisuda sampai memberatkan wali murid,” katanya.
Eko berharap ke depan sekolah-sekolah di Kota Malang lebih mengedepankan kegiatan perpisahan yang sederhana, edukatif dan tidak memaksakan biaya kepada siswa maupun orang tua.
“Kalau hanya untuk syukuran dan perpisahan, sederhana saja sudah cukup. Yang penting maknanya, bukan kemewahannya,” pungkasnya.
